Riyanta : Penataan Lahan Agar Dibuatkan Aturan

Pati, jursidnusantara.com ||Riyanta mengemukakan terkait Penataan lahan, disisi lain Sering menimbulkan persoalan sosial dan bahkan hingga ke persoalan hukum, kegiatan penataan lahan (reklamasi), agar dibuatkan aturan.

Mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah.
Menjadikan pemerataan fungsi lahan yang baik sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tidak rusak.
Menciptakan sebuah lahan hunian ataupun pertanian yang tertata dengan baik .

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta, S.H., menyebut, kegiatan penataan lahan dengan meratakan tanah yang sering dimaknai sebagai kegiatan tambang jenis galian C ini, justru menimbulkan persoalan dan merepotkan masyarakat.

“Jadi terkait pemerataan tanah atau penataan lahan untuk kepentingan pembangunan agar lahan lebih produktif, kami menghimbau kepada Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati/ Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota hingga Pemerintah Desa dan BPD masing – masing untuk membuat aturan tentang hal itu”, tutur Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Riyanta, Rabu (24/05/23), di Kantor Hukum Budi Utomo, Jalan Jenderal A. Yani Pati.

Read  Riyanta, SH Beri Wejangan Kepada Jurnalis di Acara Sosialisasi Bawaslu .

Politisi PDI Perjuangan asal Kota Pati ini mengaku, sudah sering memberi masukan pentingnya dibuat aturan, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

“Atau cukup diatur oleh pemerintah desa bersama BPD-nya, apabila itu menyangkut persoalan di wilayah desa. Karena sebetulnya, pemerataan tanah itu bukan kegiatan penambangan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Minerba”, ungkapnya.

Menurut Riyanta, topografi tanah yang memiliki ketinggian tertentu dan tidak produktif karena posisinya berada di atas saluran air atau sungai, boleh saja dilakukan pemerataan agar dapat dialiri air dan diolah menjadi lahan pertanian yang produktif dan menghasilkan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Read  Seorang Pekerja Bangunan MD Karena Kesetrum di Tempat Kerja desa Kedungwinong Sukolilo

Isu lingkungan yang kerap dijadikan alasan penolakan kegiatan itu, Riyanta menyatakan setuju karena prinsipnya bahwa lingkungan hidup menjadi hal yang harus mendapat perhatian bersama.

Namun demikian, menurutnya lagi, aturan – aturan yang ada hendaknya jangan sampai menghambat kepentingan masyarakat, terlebih itu kegiatannya dalam skala kecil.

“Tujuan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah mewujudkan kesejahteraan umum dalam konteks negara hukum, sesuai UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3). Namun disisi lain, juga harus ada perlindungan hukum sesuai amanat Pasal 28, 28 (a) sampai (j) tentang hak – hak azasi manusia”, tegas Riyanta.

Read  Bikin Resah, Pelaku Begal Payudara Ditangkap Polsek Wedarijaksa

/Red.

error: Content is protected !!