PATI – jursidnusantara.com Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, menyatakan dukungannya terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak bernasib seperti Koperasi Unit Desa (KUD) yang dinilai sudah tidak lagi optimal dan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (19/03)
Menurut Hardi, masih adanya KUD yang bertahan hingga saat ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan KDMP. Ia mengusulkan agar koperasi desa yang baru tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam struktur KUD yang sudah ada.
“Koperasi desa sebaiknya masuk dalam unit KUD, jangan sampai keduanya berjalan sendiri-sendiri. Tujuan keduanya memang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi. Koperasi fokus pada kesejahteraan anggota, sementara KUD lebih luas pada perekonomian masyarakat desa,” jelas politisi Partai Gerindra tersebut.
Hardi menambahkan, program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditargetkan terbentuk di seluruh desa, termasuk 406 desa di Kabupaten Pati pada tahun 2026. Program ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memutus rantai distribusi logistik yang selama ini dinilai kurang efisien.
“Melalui koperasi desa, distribusi kebutuhan seperti pupuk, sembako, hingga gas elpiji bisa langsung dari sumber ke masyarakat tanpa melalui banyak perantara,” ujarnya.
Selain itu, pembentukan KDMP juga diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru di tingkat desa, sehingga dapat menjadi motor penggerak perekonomian lokal. Untuk mendukung operasionalnya, permodalan koperasi direncanakan akan dibantu oleh bank-bank milik negara.
DPRD Pati pun berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Adv 01
