YOGYAKARTA – jursidnusantara.com Nahdlatul Ulama (NU) sejak didirikan untuk Indonesia. Sejak awal berdirinya NU menjadi salah satu pengawal tegaknya Republik Indonesia. Ibarat sebuah kapal Indonesia memiliki NU sebagai jangkar yang menjaga agar tidak terombang-ambing oleh arus zaman.
Jika di ibaratkan sebuah bangunan NU adalah fondasinya. Jika NU roboh, maka negara inipun akan kehilangan salah satu penyangga utamanya.
Tampak sejumlah tokoh NU hadir dalam acara Dialog Kebangsaan Kader NU yang digelar di Pondok Pesantren Minggir, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 30 Mei 2026.
Para narasumber menegaskan, bahwa NU harus kembali diteguhkan sebagai kekuatan utama penjaga bangsa dan pembela kepentingan rakyat. Mereka juga menyerukan pentingnya pembenahan organisasi menjelang Muktamar ke-35 NU.
Pengasuh Pondok Pesantren Minggir, KH Ahmad Muwafiq (Gus Muwafiq) mengatakan, bahwa sejak berdiri, NU memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Indonesia. Ia mengibaratkan NU sebagai jangkar kapal sekaligus pondasi bangunan yang menjaga kokohnya Republik Indonesia.
“NU adalah jangkarnya Indonesia. Juga ibarat pondasi bangunan. Jangan sampai roboh,” kata Gus Muwafiq.
Menurutnya, kondisi internal NU saat ini membutuhkan perhatian serius, terutama di tingkat elite organisasi. Ia juga mengingatkan, jika persoalan yang terjadi tidak segera diselesaikan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan NU, tetapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan.
Gus Muwafiq berharap Muktamar ke-35 NU dapat menjadi forum strategis yang mempertemukan para kiai dan sesepuh untuk melakukan evaluasi serta pembenahan organisasi secara menyeluruh.
Senada dengan dengan Gus Muwafiq, Ketua Aliansi Santri Gus Dur, Muhammad Sholihin, menyoroti pentingnya menjaga marwah dan keteladanan kepemimpinan di tubuh NU. Ia menilai berbagai dinamika yang terjadi belakangan ini berpotensi mencederai wibawa organisasi jika tidak dikelola dengan baik.
Sholihin juga mengingatkan bahwa Visi kepemimpinan PBNU pasca Muktamar ke-34 di Lampung adalah menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur yang identik dengan sikap demokratis, kritis, dan berpihak kepada kaum tertindas.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Kyiai Kampung Indonesia (FK3I), Muchamad Maftuch, mengungkapkan, keresahan para kiai kampung yang kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait berbagai persoalan yang muncul di tingkat elite organisasi.
Menurutnya, polemik yang terjadi di pusat berdampak langsung pada para pengurus dan kyiai di akar rumput yang setiap hari berinteraksi dengan umat. Ia meminta agar syarat kepemilikan sertifikat pendidikan kader sebagai prasyarat menjadi pengurus NU ditinjau ulang.
Menurutnya, NU lahir dari tradisi pesantren, bukan sebaliknya. Karena itu alumni pesantren yang telah lama mengabdi seharusnya mendapatkan ruang yang layak dalam kepengurusan.
Maftuch menegaskan, banyak alumni pesantren yang telah lama mengabdi di masyarakat justru terkendala syarat administratif karena tidak memiliki sertifikat pendidikan kader.
“Pendidikan kader NU yang hanya berlangsung beberapa hari justeru menjadi privilese untuk menduduki jabatan pengurus ditngkat pimpinan. Padahal NU lahir dari pesantren, oleh karena itu pengalaman dan pengabdian di pesantren harus menjadi pertimbangan utama dalam kepemimpinan organisasi,” tegasnya.
Kemudian dari Pengasuh Ponpes Baitul Hikmah Bantul, KH Aguk Irawan, mengulas sejarah perjalanan muktamar NU yang menurutnya selalu menghasilkan keputusan strategis bagi kemaslahatan organisasi dan bangsa.
Dirinya berharap, Muktamar ke-35 nantinya mampu menyelesaikan berbagai persoalan internal sekaligus mengembalikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang kritis dan konsisten membela kelompok yang terpinggirkan. Aguk juga menyoroti isu lingkungan dan pertambangan yang menurutnya menjadi salah satu sumber polemik di tubuh organisasi.
Ia mengingatkan pentingnya NU tetap berpegang pada keputusan-keputusan organisasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.
Pandangan serupa disampaikan Direktur Executive Center for Strategic on Islamic International Studies (CSIIS) Jakarta, Sholeh Basyari. Ia menegaskan pentingnya menjaga tradisi kepemimpinan NU yang selama ini menempatkan ulama sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan organisasi.
Menurutnya, pemimpin NU harus memiliki keteladanan, kedekatan dengan umat, serta kemampuan merangkul seluruh elemen warga nahdliyin sebagaimana dicontohkan para tokoh pendahulu.
Gus Muhaimin Dinilai Figur Potensial Pimpin PBNU
Pada sesi kedua dialog, para pembicara menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin/Cak Imin) sebagai salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk memimpin PBNU pada periode mendatang.
Gus Muwafiq menyebut keberhasilan Muhaimin dalam membesarkan PKB menjadi salah satu partai besar nasional sebagai bukti kapasitas kepemimpinannya.
Sementara, KH Aguk Irawan menilai rekam jejak kepemimpinan Muhaimin telah teruji sejak masa sekolah, organisasi mahasiswa, hingga dunia politik.
Menanggapi kekhawatiran nantinya NU akan terseret ke tanah politik praktis. KH Aguk Irawan menilai hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan.
Menurutnya Gus Muhaimin memilik rekam jejak kepemimpinan yang panjang, mulai dari Ketua OSIS, IPNU, ketua Senat Mahasiswa, Ketum PB PMII, hingga memimpin PKB.
Sholeh Basyari bahkan menilai NU saat ini membutuhkan sosok yang mampu memberikan arah yang jelas bagi organisasi. Menurutnya, pengalaman, jejaring, dan kapasitas kepemimpinan yang dimiliki Gus Muhaimin menjadi modal penting jika dipercaya memimpin NU.
Sementara itu, Muhammad Sholihin menambahkan, bahwa Gus Muhaimin memiliki kombinasi modal sosial, spiritual, serta latar belakang pesantren yang kuat. Selain dikenal sebagai alumnus pesantren, Gus Muhaimin juga merupakan cicit salah satu pendiri atau Muassis NU KH Bisri Syansuri.
Forum ini menjadi ruang diskusi bagi para kyiai, santri, dan kader NU untuk menyampaikan gagasan terkait masa depan organisasi serta peran strategis NU dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
(Elm@n)
