PATI – jursidnusantara.com Wacana penghapusan sistem pengecer gas subsidi oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal Februari ini menjadi penyebabnya. Pasalnya, akibat adanya wacana itu mengakibatkan masyarakat menjadi panik dan kemudian membeli gas sebanyak mungkin untuk persediaan.
Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) untuk bisa memastikan ketersediaan gas LPG subsidi 3kg.
Selaku wakil rakyat, dirinya seringkali mendapat aduan dari warga akan kelangkaan gas. Ataupun harga yang jauh diatas rata-rata akibat ulah dari oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Memang banyak keluhan. Harapannya jelas pemerintah kabupaten Pati yang dalam hal ini adalah Disdagperin bisa segera mencarikan solusi. Jangan sampai ada permainan oknum,” harap Ketua Dewan.
Politisi dari PDI-P ini juga tak memungkiri, kebutuhan akan gas LPG subsidi sangat diperlukan masyarakat dalam menghadapi bulan suci ramadhan. Sehingga besar harapan Ali agar Disdagperin bisa menjamin.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Disdagperin pun mencium adanya dugaan praktek penimbunan. Kepala Hadi Santoso menurut, pihaknya selalu memastikan ketersediaan gas di lapangan agar tidak terjadi kelangkaan. Hanya saja langkah tersebut nyatanya belum mampu menstabilkan harga yang kini tembus Rp 35 ribu di beberapa wilayah.
“Langkah awal adalah kami adalah minta tambahan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan di konsumen,” kata Hadi.
Ke depan, lanjut Hadi, bukan tidak mungkin pihaknya bakal menggandeng Aparat Penegak Hukum (APH) jika dugaan penimbunan ini benar adanya.
(Adv)
