GROBOGAN // 2026/5/26 // jursidnusantara.com — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Grobogan hingga kini masih belum menemui kepastian. Meski Pemerintah Kabupaten Grobogan mengaku telah menyiapkan lahan, proses pembangunan program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu itu masih terkendala status lahan dan menunggu persetujuan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, mengatakan Pemkab Grobogan saat ini terus melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian terkait, mulai dari Kementerian Sosial, Kementerian ATR/BPN hingga Kementerian Kehutanan.
“Lahan sudah kami siapkan, tinggal menunggu jawaban dari pusat,” ujar Indri, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada lokasi awal yang sebelumnya diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mencari alternatif lokasi lain agar program tetap bisa berjalan.
“Selain itu ada alternatif lain, kita bekerja sama dengan Perhutani juga. Tapi proses pengajuan lahan di Kementerian Kehutanan ini masih berjalan,” jelasnya.
Pemkab Grobogan sendiri belum berani memastikan kapan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut dapat dimulai. Seluruh tahapan disebut masih bergantung pada keputusan dan persetujuan pemerintah pusat.
“Pemkab belum bisa memastikan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat itu tahun ini atau kapan, karena masih menunggu proses dan jawaban dari pusat,” tambah Indri.
Salah satu lokasi alternatif yang kini diajukan berada di wilayah Wirosari. Lahan tersebut merupakan kawasan milik Perhutani dengan luas sekitar 10 hektare dan saat ini masih dalam proses pengajuan ke Kementerian Kehutanan.
“Sudah berproses ke Kementerian Kehutanan. Tinggal menunggu jawaban dari kementerian,” imbuhnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan program pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan konsep pendidikan berasrama secara gratis. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Sebelumnya, Pemkab Grobogan juga telah melakukan berbagai koordinasi lintas OPD guna mendukung percepatan realisasi program tersebut. Namun hingga kini, masyarakat masih harus menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait nasib pembangunan Sekolah Rakyat di Grobogan.
Pujiono
