PATI jursidnusantara.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati menegaskan komitmennya membuka ruang pengawasan publik terhadap seluruh proyek infrastruktur. Bahkan, Kepala DPUTR Kabupaten Pati Riyoso memastikan setiap kritik dan temuan yang disampaikan media akan segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Riyoso saat memimpin kegiatan tatap muka dan silaturahmi bersama insan pers dari berbagai perusahaan media di Kabupaten Pati, Kamis (6/8/2026). Acara yang berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka itu turut didampingi Plt Sekretaris DPUTR Widyo Tomo Kusdiyanto.
Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis dibahas secara terbuka, mulai dari kualitas pembangunan jalan, pengawasan proyek, mekanisme perizinan, pemanfaatan aset daerah, hingga pelayanan publik.
“Kami tidak anti kritik. Kalau ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau ditemukan persoalan di lapangan, silakan diberitakan. Yang penting informasinya benar dan berimbang. Setelah diberitakan, kami juga akan langsung melakukan tindakan. Jangan hanya sisi persoalannya yang diberitakan, tetapi tindak lanjutnya juga disampaikan kepada masyarakat,” tegas Riyoso.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pengawasan internal maupun konsultan, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan media sebagai fungsi kontrol sosial.
Ia menjelaskan, apabila ditemukan pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, DPUTR akan melakukan pemeriksaan lapangan, evaluasi teknis, hingga memerintahkan perbaikan selama pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran kontrak, penyedia jasa akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain membahas pengawasan proyek, Riyoso juga meluruskan sejumlah persoalan yang kerap menjadi perhatian publik, seperti perizinan pemanfaatan lahan, penggalian utilitas, pengelolaan aset pemerintah daerah, hingga mekanisme pembayaran sewa lahan milik pemerintah.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah regulasi yang sering disalahpahami masyarakat. Karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar informasi yang diterima publik tetap utuh dan akurat.
“Kami ingin semua informasi dipahami secara menyeluruh. Jangan sampai muncul framing yang tidak sesuai fakta, karena masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Riyoso juga memaparkan kondisi anggaran DPUTR Kabupaten Pati Tahun 2026. Ia menyebut sebagian besar alokasi anggaran difokuskan untuk penanganan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pati.
Menurutnya, paket-paket pekerjaan jalan kini telah memasuki tahap kontrak secara bertahap sehingga pelaksanaan fisik di lapangan diharapkan dapat selesai sesuai target dalam beberapa bulan ke depan.
Ia menegaskan seluruh penggunaan anggaran akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami tidak takut diawasi. Justru pengawasan dari media menjadi masukan yang sangat penting agar pembangunan berjalan lebih baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam sesi dialog, para jurnalis menyampaikan berbagai masukan, di antaranya mengenai kualitas pekerjaan jalan, mekanisme uji mutu konstruksi, pemberian sanksi terhadap kontraktor yang melanggar kontrak, hingga transparansi proses perizinan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Riyoso memastikan seluruh laporan akan diverifikasi melalui klarifikasi dan pemeriksaan teknis.
“Kami membuka ruang komunikasi seluas-luasnya. Jika ada temuan di lapangan, sampaikan kepada kami. Kami akan turun bersama tim teknis untuk melakukan pengecekan dan mengambil langkah sesuai aturan,” tandasnya.
Melalui forum silaturahmi ini, DPUTR Kabupaten Pati berharap sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers semakin kuat, sehingga pengawasan pembangunan dapat berjalan lebih efektif serta menghasilkan informasi yang objektif, edukatif, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pati.
