KUDUS – jursidnusantara.com Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kudus menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Kudus pada Kamis, 20 Februari 2025.
Terlihat dilokasi para mahasiswa tersebut membawa atribut dan beberapa tulisan sebagai bentuk protes. Ada poster bertuliskan “Tidak ada Makan Geratis” 1 Anak Menikmati 1 Keluarga Mati”, ” Efesiensi Bunuh Diri”, Kabinet Gemoy” beserta gambar tikus yang dilukiskan gemuk”.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah pusat terhadap kebijakan pemerintah pusat terkait efesiensi anggaran yang dinilai berpotensi membebani masyarakat.
Disamping itu juga mahasiswa HMI yang menggeruduk DPDR Kudus bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait kebijakan anggaran dan transparansi penggunaan anggaran di pemerintahan Kabupaten Kudus.
Koordinator lapangan (Korlap) Habib Maulana mengatakan, ada empat poin tuntutan yang disuarakan pengunjukrasa.
Meliputi, efisiensi anggaran, evaluasi kebijakan makan siang gratis, revisi total Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) yang bermasalah, serta transparansi atau keterbukaan dalam penanganan isu daerah.
Terkait tuntutan agar dilakukan evaluasi anggaran Makan Siang Gratis (MBG), mahasiswa HMI menilai bahwa program makan siang gratis seharusnya tidak mengesampingkan sektor penting lainnya, seperti pendidikan dan hak asasi manusia (HAM).
HMI Cabang Kudus meminta pemerintah agar meninjau ulang efektivitas program tersebut, supaya tidak merugikan masyarakat.
Terkait kajian ulang pemangkasan anggaran (efisiensi), HMI mengkritisi kebijakan pemangkasan anggaran dinilai dilakukan tanpa disertai kajian mendalam. Pengunjukrasa meminta adanya transparansi alokasi anggaran, supaya tidak berdampak pada pelayanan publik.
Perihal Revisi UU Minerba, pengunjukrasa menyerukan revisi menyeluruh terhadap UU Minerba yang dinilai berpotensi bisa merugikan masyarakat dan negara. Mereka mendesak agar setiap kebijakan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kudus untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani berbagai isu daerah yang selama ini belum mendapat perhatian serius. Kami menuntut pemerintah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, khususnya terkait program yang dirasa kurang prioritas,” pungkasnya.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan anggota DPRD Kudus, sekertaris Fraksi PDH Sutriyono dan Kholid Mawardi ketua Fraksi Golkar menemui sejumlah pengunjukrasa di depan kantor DPRD Kudus.
Sebagai anggota perlemen, Kholid memastikan bahwa poin-poin aspirasi pengunjukrasa bakal disampaikan ke pemerintah pusat.
Namun demikian, Kholid menegaskan bahwa efisiensi anggaran di Kudus tidak terlalu berdampak signifikan. Sehingga tidak perlu risau lagi, selanjutnya masyarakat fokus mendukung pemerintah untuk kemajuan daerah.
“Kami dari DPRD Kudus tetap mendukung perjuangan mahasiswa dan akan mengawal tuntutan ini hingga pemerintah pusat, kami telah berkomunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan bahwa anggaran yang dikurangi tidak akan menghambat pelayanan publik,” terangnya.
Menurutnya efesiensi anggaran di Kabupaten Kudus dampaknya tidak terlalu signifikan. Dimana anggaran yang telah dihitung sekitar 8,1 Milyar itupun tidak menggangu soal pendidikan dan lainnya.
“Angka itu didapat dengan mengurangi beberapa kegiatan yang tidak menjadi prioritas, tanpa mengganggu sektor pendidikan dan lain-lain, namun sebagai wakil rakyat kami akan membawa aspirasi kawan-kawan ketingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.
(Elm@n)
