Pati, jursidnusantara.com 16 April 2026 – Komisi D DPRD Kabupaten Pati menegaskan larangan segala bentuk pungutan di sekolah negeri, termasuk yang dikemas melalui kegiatan outing class. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk mendorong kegiatan wisata siswa tetap berada di wilayah Kabupaten Pati guna menggerakkan ekonomi lokal.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan hal tersebut usai rapat dengan Kepala SMP Negeri 1 Tayu, Kamis (16/4/2026) petang.
Bandang menjelaskan, kebijakan ini bertujuan melindungi wali murid dari beban biaya tambahan yang kerap muncul dalam berbagai kegiatan sekolah, termasuk yang mengatasnamakan komite.
“Kami tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri, termasuk yang dibungkus kegiatan seperti outing class,” ujar Bandang.
Ia menambahkan, selain aspek perlindungan terhadap wali murid, kebijakan ini juga memiliki dampak ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat lokal.
“Mengingat kondisi ekonomi saat ini, kami arahkan kegiatan wisata siswa cukup di Pati saja. Ini untuk mendorong perputaran ekonomi dan mendukung UMKM lokal,” jelasnya.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang sebelumnya telah mengeluarkan edaran resmi terkait larangan pungutan di sekolah negeri.
“Kami sudah sosialisasikan bahwa tidak boleh ada pungutan di sekolah negeri, apapun alasannya. Termasuk melalui komite sekolah atau pihak lain,” tegas Chandra.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan outing class harus dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Pati, tidak diperkenankan ke luar daerah.
“Kami arahkan agar seluruh kegiatan wisata siswa dilakukan di dalam daerah. Ini agar ekonomi lokal bergerak dan pelaku UMKM ikut merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berharap dunia pendidikan di Kabupaten Pati dapat berjalan lebih transparan, bebas dari pungutan liar, serta turut berkontribusi dalam penguatan ekonomi daerah.
