PATI jursidnusantara.com – Polemik rencana investasi dan pembangunan industri di Desa Penambuhan, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, terus menjadi perhatian masyarakat. Ketua Karang Taruna Desa Penambuhan, Heri S, angkat bicara dalam jumpa pers terkait proses komunikasi dan sosialisasi rencana investasi yang sebelumnya menjadi sorotan warga, Senin (11/05/2026).
Dalam keterangannya, Heri menegaskan bahwa Karang Taruna pada prinsipnya mendukung masuknya investasi dan pembangunan industri di Desa Penambuhan. Namun demikian, pihaknya meminta agar seluruh proses tetap mengedepankan musyawarah desa, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat sejak awal.
Menurut Heri, sebelum digelar sosialisasi rencana pendirian PT Jihae Travel Goods Packaging Indonesia di Aula Kantor Kecamatan Margorejo, Karang Taruna telah lebih dulu menyampaikan surat resmi kepada pemerintah desa agar dilakukan rembuk desa sebelum ada pembahasan lebih lanjut dengan investor.
“Sebelum ada surat permintaan sosialisasi dari PT, kami dari Karang Taruna sudah menyurati pemerintah desa secara resmi. Kami meminta agar segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan di Desa Penambuhan dirapatkan atau dirembug desa dulu sebelum memutuskan sesuatu,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, rembug desa dinilai penting agar seluruh unsur masyarakat seperti Karang Taruna, RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga warga dapat menyampaikan aspirasi serta bersama-sama mencari solusi apabila di kemudian hari muncul persoalan.
Menurutnya, langkah tersebut juga penting untuk menjaga kondusivitas masyarakat sekaligus memastikan pembangunan industri berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Heri menyebut pemerintah desa sebenarnya telah berupaya menampung aspirasi masyarakat. Bahkan, menurutnya, Pemerintah Desa Penambuhan sempat berencana menggelar rembuk desa di balai desa sebelum bertemu pihak investor.
Namun rencana tersebut belum terlaksana karena lebih dahulu digelar pertemuan di Aula Kantor Kecamatan Margorejo.
“Rembuk desa sebenarnya mau diadakan di balai desa, tapi sudah keduluan pertemuan di aula kecamatan,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Desa Penambuhan, Sri Mugi, juga menegaskan bahwa pemerintah desa tidak pernah menolak masuknya investor di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan industri di Desa Penambuhan diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Pada prinsipnya kami mendukung investasi masuk ke Desa Penambuhan. Namun pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab menjaga kondusivitas masyarakat dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme serta aturan yang berlaku,” ungkap Sri Mugi.
Untuk meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, Sri Mugi juga menggelar jumpa pers bersama sejumlah awak media di Kantor Desa Penambuhan. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pemerintah desa mendukung investasi demi kepentingan masyarakat.
“Kami memikirkan kepentingan warga. Dengan hadirnya pabrik-pabrik di desa kami, tentu diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, mulai dari proses pembangunan hingga nantinya saat pabrik sudah beroperasional,” tegas Sri Mugi di hadapan awak media.
Meski demikian, Heri menegaskan dirinya tidak sedang membela pihak tertentu, baik pemerintah desa maupun investor. Ia hanya berharap seluruh proses pembangunan dilakukan secara terbuka, komunikatif, dan melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh.
Menurutnya, Karang Taruna juga memiliki sejumlah poin usulan agar keberadaan investasi nantinya benar-benar memberikan dampak kemakmuran bagi warga Desa Penambuhan.
Selain itu, Pemerintah Desa Penambuhan turut menyinggung pentingnya pembelajaran dari sejumlah persoalan investasi sebelumnya di Kabupaten Pati, termasuk kasus PT Fuhua Travel Goods Indonesia yang sempat menjadi perhatian publik akibat dugaan persoalan regulasi dan perizinan.
Baik pemerintah desa maupun Karang Taruna berharap komunikasi antara investor, pemerintah desa, dan masyarakat dapat berjalan lebih baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah warga.
Hingga saat ini, Karang Taruna Desa Penambuhan berencana kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah desa guna mendorong terlaksananya rembuk desa sebagai ruang musyawarah bersama seluruh unsur masyarakat.
