KUDUS – jursidnusantara.com Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana mengatakan, bahwa Dana Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan.
Sesuai amanat regulasi dari Kementerian Desa, sekitar 20 persen Dana Desa Wajib dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya untuk mendukung progam ketahanan pangan (Ketapang).
BUMDes menjadi ujung tombak desa dalam mendongkrak ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Pemerintah Desa, Kecamatan pengelola BUMDes hingga mitra dilibatkan untuk berdiskusi dan merumuskan bersama upaya pemberdayaan BUMDes di Kudus supaya bisa mencapai kemandirian.
“Kegiatan Pembinaan dan Temu Mitra BUMDes dilaksanakan di Aula Kantor PMD Kudus pada 9-10 September 2025, dengan tema “Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes”, kata Famny pada Rabu pagi, 10 September 2025.
Lebih lanjut Famny menambahkan, bahwa dalam kegiatan tersebut menghadirkan pemateri dari Dinas Permasdesdukcapil Porvinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Kudus, Dinas Pertanian dan Pangan, diskusi ini diharapkan dapat memberi gambaran baru bagi pengelola BUMDes dan pemerintah desa untuk mencapai sinergitas dan membuat program-program tingkat desa yang lebih maju.
“Kami ingin Kades bersama direktur BUMDes memiliki gambaran yang jelas tentang pemanfaatan 20 persen Dana Desa. Pertemuan ini akan menjadi ruang diskusi dengan para mitra, sehingga pengelolaan dana benar-benar produktif,” imbuhnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap desa dan BUMDes di 132 desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus.
“Ada 132 Desa dikali 2 berati ada 264 peserta yang kami bagi dua pertemuan. Untuk pertemuan pertama pada Selasa (9/9) Kecamatan Kota, Jati, Dawe, dan Kaliwungu. Kemudian pada Rabu (10/9) Kecamatan Bae, Undaan, Mejobo, Jekulo, dan Gebog,” jelasnya.
Setiap desa/kelurahan pasti mempunyai gambaran lini usaha yang akan dikembangkan pada BUMDes. Ia menyontohkan beberapa badan usaha yang telah berjalan swadaya seperti lini usaha ayam petelur, peternakan kambing dan susu perah, pertanian maju dan sebagainya.
Arah pembinaan BUMDes ini nantinya diharapkan dapat memunculkan program-program yang mendukung ketahanan pangan. Selaras dengan mandat Presiden Prabowo Subianto, BUMDes diharapkan menjadi salah satu solusi untuk swasembada pangan di tingkat desa.
“Masih banyak yang ragu lini usaha untuk pengembangan BUMDes, saya harap dari diskusi dan sharing ini banyak mendapat gambaran baru untuk upaya ketahanan pangan di Kudus,” tuturnya.
Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dari pemerintah desa dapat berkolaborasi dengan BUMDes terkait pembagian kerja untuk program Koperasi Merah Putih. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan sehingga masing-masing punya skema kerja yang jelas dan bisa mendukung swasembada pangan.
“Harus beriringan dan saling berkolaborasi, supaya BUMDes jalan, dan koperasi desa juga jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kudus Valerie Yudistira Pramudya menerangkan, bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang harus dijalankan secara sinergis dengan pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk memperkuat keberadaan BUMDes.
“DPRD tidak hanya berperan dalam penyusunan regulasi, tetapi juga memastikan adanya dukungan anggaran serta melakukan pengawasan agar BUMDes benar-benar mempu memberikan manfaat bagi desa dan mampu menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Valerie juga menjelaskan, ada banyak manfaat positif dari pemberdayaan BUMDes.vSalah satunya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan mendorong desa supaya bisa mandiri.
Dengan begitu, BUMDes yang mandiri akan membantu dalam penyediaan lapangan usaha, membangun usaha dan bisa menjadi pemasukan tambahan untuk kas desa.
Oleh karena itu, pihaknya berharap bisa membantu memfasilitasi melalui arah kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan BUMDes di Kudus.
“Di lain sisi, BUMDes di Kudus juga didesain untuk membantu program ketahanan pangan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” harapnya.
DPRD Kudus menilai, peran desa dalam membangun kemandirian ekonomi semakin strategis. Karena itu penguatan kapasitas pengelolaan penadampingan tekhnis kemitraan usaha menjadi kunci.
“Desa adalah benteng pertahanan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045. Jika desa kuat, maka negara pun akan kuat,” tutup Valerie.
Sedangkan Kabid Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Arin Nikmah menambahkan, kebutuhan bahan baku program MBG seharusnya bisa disuplay dari BUMDes.
Dia menyontohkan, kebutuhan telur ayam di Kudus baru tercukupi 40 persen dari peternak lokal. Sedangkan sisanya masih bergantung pada suplay pasokan luar.
“Artinya ini bisa menjadi peluang yang dimanfaatkan BUMDes untuk mengembangkan lini usaha di bidang peternakan,” ujar Arin.
Termasuk pertanian tematik, kebutuhan susu perah dan ternak kambing, menurutnya Kudus masih punya potensi besar yang bisa dikerjakan oleh para pelaku BUMDes di masing-masing wilayah.
“Menyesuaikan potensi di daerahnya juga, setiap desa berbeda. Dengan jalinan mitra dan sharing, untuk penguatan ketahanan pangan di desa,” jelasnya.
(Elm@n)
