PATI – jursidnusantara.com Kalangan masyarakat luas khusunya kabupaten Pati Jawa Tengah, menjadi perbicangan di warung kopi maupun di tempat umum terkait Pansus Hak Angket yang sampai saat ini masih bergulir. Dalam aduan masyarakat yang di ajukan oleh DPRD ada 22 aspirasi aduan, namun yang masuk dalam kriteria para anggota Pansus ada 12 poin penting.
“Masyarakat berharap agar pansus hak angket jangan hanya membahas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen itu saja,” kata Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo, Rabu (9/9/2025).
Menurutnya, banyak laporan dari masyarakat yang tidak setuju dengan kebijakan bupati. Tidak hanya masalah pajak yang kemudian dibatalkan, hal itu dinilai belum menjadi penyelesaian masalah.
Sejumlah isu yang masuk pembahasan pansus antara lain pemecatan ratusan pegawai RSUD RAA Soewondo, rangkap jabatan, mutasi pejabat, hingga pengisian posisi strategis direktur rumah sakit.
“Banyak sekali permasalahannya, seperti kemarin surat peringatan ketiga dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) soal penunjukan Direktur RAA Soewondo Pati. BKN sudah mengeluarkan surat peringatan tapi tidak dipedulikan oleh Pak Bupati Pati. Kemudian ada 220 orang yang diberhentikan secara sepihak. Padahal ada 20 tahun tanpa pesangon,” imbuh dia melanjutkan.
Selain itu ada juga pemindahantugasan atau mutasi terhadap 42 Sekertaris Desa (Sekdes) berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara). Pansus menduga mutasi ini dilakukan karena adanya dugaan unsur politik didalamnya. Yakni menyangkut keterlibatan Bupati Sudewo dalam proses kampanye Pilkada lalu.
Dikatakan, ada separo lebih atau 42 ASN dari 72 ASN Sekdes yang dipindahkan ke kantor kecamatan. Yang lebih parah, kata Bu Ning, pemindahan ini dilakukan jauh dari tempat tinggal yang bersangkutan.
Menurut Bandang, langkah ini bukan bentuk perlawanan terhadap eksekutif, melainkan tanggung jawab DPRD untuk mengawal suara rakyat dan kami juga terbuka untuk umum dalam kegiatan Pansus Hak Angket di gedung DPRD jadi tidak ada yang ditutup tutupi biar publik bisa menilai atau memantau jalanya sidang Pansus./Adv 01
