KUDUS – jursidnusantara.com Koalisi lima partai non parlemen menggelar konsolidasi akbar yang bertempat di Desa Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pada Jum’at, 20 September 2024 malam.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut ketua partai Perindo : KRT. Susanto, partai Gelora: diwakili Bintang, ketua PBB: Purna Irawan, ketua partai Garuda: Sumarno, dan ketua partai Buruh: Yopi Priambudi, juga hadir ketua Partai Demokrat Mardinanto, Mukhlisin partai Golkar dan tentunya Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kudus Hartopo-Mawahib, serta sejumlah tamu Undangan.
Ketua Partai Perindo KRT Susanto yang sekaligus koordinator koalisi lima partai non parlemen mengatakan, Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak sudah didepan mata. Dimana pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 Insya Allah kita menang 60 persen.
“Koalisi akbar lima partai non parlemen menargetkan perolehan suara di Kabupaten Kudus pasangan Hartopo-Mawahib minimal 60 persen,” katanya.
Kami optimis bisa meraih target tersebut, mengingat semangat dan solidnya para pengurus dan kader partai koalisi yang hadir pada malam hari yang kita undang 200, namun yang hadir lebih dari itu.
“Kompak dan solidnya para pengurus dan kader partai koalisi yang hadir pada malam ini menambah keyakinan kami akan dapat meraih kemenangan Pemilukada Kudus pasangan Hartopo-Mawahib,” tegasnya.
Tadi juga dikatakan oleh pasangan Hartopo-Mawahib setiap hari membentuk tim relawan disetiap desa hingga koordinator RT se-Kabupaten Kudus yang diperkirakan nanti berjumlah 23 ribu. Jadi para pengurus partai non parlemen menyatu dengan tim yang ada di tim kecamatan maupun di Desa.
“Ini membuktikan keseriusan masyarakat Kudus untuk memilih pak Hartopo-Mawahib untuk menjadi Bupati Kudus 2024-2029,” pungkasnya.
HM Hartopo yang didampingi Mawahib Afkar mengatakan, bahwa saya dan Mawahib berterima kasih atas kontribusi panjenengan semua. Ini merupakan bentuk militansi yang luar biasa, bukan hanya sekadar loyalitas, semua ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua, tentu hal seperti ini yang tidak akan pernah kami lupakan selamanya.
Hartopo juga memanfaatkan momentum tersebut untuk meluruskan isu-isu yang beredar terkait Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) yang dipangkas di masa kepemimpinannya.
Dirinya menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Pemkab Kudus mampu memberikan TKGS sebesar Rp 1 juta per bulan untuk setiap guru. Total anggaran yang dialokasikan Pemkab Kudus mencapai mencapai Rp 130 miliar.
Namun saat pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020, anggaran yang sudah direncanakan harus di refokuskan untuk penanganan pandemi, sehingga beberapa program mengalami rasionalisasi termasuk anggaran TKGS.
“Kedepan apalagi anggaran tambah besar dan PAD meningkat, honor TKGS akan kami kembalikan menjadi Rp 1 juta per orang per bulan, selama 5 tahun kedepan,” tegasnya.
Sementara itu Mawahib Afkar menyoroti akan pentingnya dukungan dari partai non parlemen dalam menghadapi Pilkada Kudus 2024. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengurus dan kader partai non parlemen Kudus yang secara bulat sepenuh hati mendukung kami.
Lebih lanjut Mawahib menambahkan, bahwa background saya dari santri, maka nilai-nilai dalam tradisi santri itu saya pegang teguh, jika kalau jabatan tidak boleh dicari, tapi jika mendapat dawuh (perintah) dari para kyai Kudus maka kita tidak boleh lari.
“Saya menerima amanah ini dari para kyai Kudus untuk mendampingi pak Hartopo menjadi wakilnya, dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan untuk mengabdi kepada masyarakat Kudus,” tambahnya.
Dalam kepemimpinan Pak Hartopo kemarin dalam kondisi pandemi Covid-19 memaksa Pemkab Kudus harus melakukan langkah rasionalisasi untuk menyelamatkan nyawa warga Kudus.
Apa yang dilakukan oleh Hartopo waktu itu memang benar-benar dalam situasi yang sulit, ketika itu Kudus pernah zona merah, namun akhirnya bisa terlewati dengan baik. Bahkan menjadi Pilot Project di Indonesia bahwa Kudus menjadi Kabupaten yang bisa mengatasi pandemi Covid -19 dengan baik.
“Mau tidak mau memang harus seperti itu, nah sekarang pandemi Covid-19 sudah lewat, maka kedepan saya yang akan mengawal agar program-program tersebut tidak sebatas dilanjutkan, namun dikembalikan ke usulan awalnya,” terangnya.
Yang membedakan kami dengan calon sebelah adalah kalau pasangan Hartopo-Mawahib ini melanjutkan progam yang terdahulu, karena progam ini yang mengawali pada era Bupati Tamzil-Hartopo. Sedangkan dari calon sebelah adalah meniru istilahnya dari progam tersebut yang memang dirasa baik masyarakat.
“Perbedaan pasangan Hartopo-Mawahib dengan pihak lain adalah kita tinggal meneruskan apa yang telah menjadi progam pak Hartopo kembali 1 juta lagi dan akan berlangsung selama 5 tahun kedepan,” ungkapnya.
Disamping itu juga visi-misi kami juga ada tunjangan kesehatan dan tunjangan kecelakaan kerja, jaminan hari tuan dan kematian.
Ada tunjangan kesejahteraan bagi BPD dan Perangkat Desa. Operasional dan Pemberdayaan RT/RW sebesar Rp. 16 juta/tahun.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk buruh, bantuan UMKM, Pemberdayaan Petani dan Bantuan alat pertanian. Seragam gratis untuk siswa baru SD/MI/SMP/MTs.
Ada bantuan mobil ambulans berbasis Masjid/Rumah ibadah/Pemerintah Desa. Terus ada tunjangan Kesejahteraan Marbot, Imam dan Ta’mir Masjid. Bantuan Fasilitas dan Pembinaan Pesantren, Majelis taklim, Lembaga Adat, Jamiyyah Tahlil, punden & belik, dan yang terakhir santunan kematian yang asalnya Rp. 1 juta kita tambah Rp. 500 ribu jadi Rp. 1,5 Juta.
Perlu diketahui bahwa, pasangan Hartopo-Mawahib di dukung oleh Partai Politik (Parpol) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan 5 Partai Non Parlemen yang terdiri dari Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Garuda.
(Elm@n)
