PATI – JSN || Ribuan nelayan Kabupaten Pati berbondong-bondong menggelar aksi demo untuk kesekian kalinya guna melakukan penolakan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 10%.
Aksi demo di area Pendopo Kabupaten Pati pada Jumat, 13 Januari 2023 itu dinahkodai oleh Front Nelayan Bersatu, melalui Hadi Sutrisno sebagai perwakilan nelayan, berorasi mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) supaya menurunkan PNBP pasca produksi maksimal hanya 5%.
“PPN 10% pascabayar sangat memberatkan nelayan, kami minta diturunkan maksimal hanya 5%,” ujar Hadi dalam orasi.
Lanjutnya Hadi menyampaikan dengan lantang mengatakan jika Peraturan Presiden (PP) No 85 tahun 2021 ada kejahatan pola pikir pemerintah untuk menindas para nelayan. Hadi pun mengajak para nelayan untuk mendobrak runtuhnya moral para pemerintah dan melawan kezaliman itu.
“PP 85 adalah kejahatan berpikir. Runtuhnya moralitas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harus kita lawan. Nelayan harus bersatu sehingga kita semua tak bisa dikalahkan,” lantang dia.
Kendati demikian, Hadi sadar betul bahwa peraturan tersebut adalah kewenangan pusat, tapi para nelayan yang bersamanya itu berharap Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pati bersama DPRD bisa menjembatani keluh kesah yang dialami para nelayan.
“Memang ini kewenangan pusat. Namun kita minta dukungan dari Bapak Bupati dan para Dewan agar mau bersama-bersama rakyat, karena kami mengalami kebuntuan,” tandasnya.
/Tim.
