KUDUS – jursidnusantara.com Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) di datangi puluhan kader PDIP Kabupaten Kudus, pada Kamis, 31 Juli 2025.
Puluhan kader PDI Perjuangan yang tergabung tersebut ada yang terdaftar dalam struktural kepengurusan DPC PDIP ada yang tidak tergabung dalam struktural, mempertanyakan soal dana bantuan politik (Banpol) dan 4 Pengurus Anak Cabang (PAC) yang mengalami kekosongan atau tidak aktif.
Sugiyanto mengatakan, bahwa dukungan terhadap Megawati Soekarno Putri sangatlah tepat disaat PDI Perjuangan sedang mengalami ujian berat baik di tingkat pusat sampai ke daerah. Pihaknya yakin, kepemimpinan Megawati selama ini sudah terbukti mampu membawa partai PDI Perjuangan keluar dari berbagai permasalahan yang terjadi.
“Kami kader partai PDI Perjuangan Kabupaten Kudus mendukung sepenuhnya Ibu Hj. Megawati menjadi ketua umum PDI Perjuangan periode 2025-2030,” katanya.
Dengan mengenakan seragam khas warna merah berlogo kepala banteng moncong putih, dengan penuh semangat mereka menggemakan nama Megawati sebagai pemimpin yang pantas dipertahankan.
Usai menggelar deklarasi, para kader yang terdaftar dalam struktural kepengurusan partai maupun yang tidak masuk dalam struktural, akhirnya diterima oleh salah satu pengurus DPC, Farid Gozali dan Ali Imron.
Dalam keterangannya, Farid mengatakan, bahwa pihaknya akan menyampaikan dukungan kader kepada ketua DPC yang saat itu sedang berada di Pulau Dewata mengikuti acara partai yakni bimbingan teknis (Bimtek) yang diikuti anggo DPR RI dan DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Bali Beach Convention Center, Denpasar Bali.
Pada kesempatan tersebut, Sugiyanto mewakili kader di wilayah Kabupaten Kudus sempat mengutarakan ‘uneg-uneg’ yang diungkapkan didepan pengurus DPC yang menerimanya.
Menurutnya, soliditas kader sangat penting untuk maju dan berkembangnya partai dimasa mendatang. Dia meminjam istilah Ketua Umum-nya, jangan sampai ada kader yang melangkah dua kaki.
“Harapan kami semua kader baik yang berada dalam struktur partai maupun yang diluar struktur harus loyal terhadap partai dan kebijakan pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut ia juga mempertanyakan terkait pengelolaan keuangan partai yang diperoleh dari pemerintah melalui dana bantuan politik (Banpol) diharapkan ada transparansi penggunaannya. Pihaknya mencatat, ada ketidakjelasan penggunaan dana banpol dari tahun 2022, 2023 dan 2024, untuk itu dia berharap ada penjelasan dari pengurus tentang hal itu.
Dari catatan yang diserahkan kepada pengurus DPC, ada saldo dana yang menurut mereka jumlahnya sangat fantastis yakni Rp 806.073.310 yang pertanggungjawabannya dipertanyakan.
Jumlah yang mencapai ratusan juta tersebut dari hasil penelusuran mereka adalah akumulasi sisa yang diterima dari pemerintah melalui Banpol.
“Kita sebagai kader akar rumput yang selama ini berjuang keras membesarkan partai butuh transparansi dari pengurus. Untuk itu kita butuh copy atau kejelasan laporan pertanggungjawabannya. Hanya itu,” tandasnya.
Sementara menurut kader senior lainnya, Jumadi yang juga pernah menjadi Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus 2010-2015 Bidang Pemenangan Pemilu menambahkan, akibat kesenjangan kepengurusan saat ini mengakibatkan beberapa pengurus anak cabang (PAC) mengalami kekosongan.
Jika hal tersebut dibiarkan berlarut, dikhawatirkan akan mempengaruhi perolehan suara pada masa mendatang.
“Akibat kepengurusan partai yang kurang baik, sebagian ketua pengurus anak cabang (PAC) diantaranya Kota, Undaan, Gebog dan Dawe mengundurkan diri. Hal tersebut jelas menjadi preseden buruk untuk roda organisasi kedepannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Jumadi menambahkan, Selain pengunduran diri beberapa ketua PAC, kader ditingkat bawah juga banyak yang mengeluh karena tidak adanya perhatian dan transparansi dari pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus.
(Elm@n)
