PATI jursidnusantara.com – Perseteruan antara Utomo dan Suwarti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus memanas dan menjadi perhatian publik. Konflik yang diduga bermula dari persoalan investasi kapal ikan di wilayah Juwana kini berkembang menjadi polemik terbuka, baik di media sosial maupun ranah hukum.
Saling Serang di Media Sosial
Dalam sejumlah unggahan di platform TikTok, kedua pihak terlihat aktif saling menanggapi pernyataan satu sama lain. Setiap pernyataan yang disampaikan kerap direspons dengan video balasan, sehingga memicu perdebatan berkelanjutan di ruang publik digital.
Salah satu pernyataan yang beredar, Utomo disebut membantah keterlibatannya dalam urusan tertentu di Bank Jateng.
“Saya tidak pernah datang ke Bank Jateng,” demikian pernyataan yang dinarasikan dalam salah satu video yang beredar.
Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi oleh pihak Suwarti yang memberikan klarifikasi berbeda.
“Memang tidak datang langsung, tapi menyuruh orang untuk datang dan menanyakan soal utang tersebut,” ujar Suwarti dalam video yang juga beredar di media sosial.
Perdebatan Kepemilikan Aset
Selain soal utang piutang, perseteruan juga merembet pada klaim kepemilikan aset, termasuk kapal di kawasan Bajomulyo, Juwana.
Utomo dalam salah satu pernyataannya disebut membantah memiliki kapal yang dipersoalkan.
Namun, Suwarti memberikan tanggapan dengan nada kritik terhadap klaim tersebut.
“Kalau semua kapal di dermaga diakui, itu justru menggelikan,” ujarnya dalam salah satu unggahan.
Pernyataan lain juga menyinggung soal dokumen transaksi. Suwarti mempertanyakan penggunaan dokumen tertentu sebagai alat bukti.
“Kuitansi bukan untuk penyerahan uang, tapi dipakai sebagai alat bukti laporan. Ini bisa jadi bumerang,” katanya.
Klaim Aset Lain dan Bantahan
Perdebatan juga mencakup klaim kepemilikan aset lain, seperti SPBU yang disebut dalam percakapan publik.
Suwarti dalam salah satu pernyataannya menyebut bahwa aset tersebut bukan milik pribadi pihak yang mengklaim.
“Itu bukan milik pribadi, melainkan milik bersama,” ujarnya.
Namun, seluruh pernyataan yang beredar di media sosial tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Berlanjut ke Ranah Hukum
Tidak hanya di media sosial, konflik ini juga telah masuk ke ranah hukum. Kedua belah pihak disebut telah mengajukan sejumlah laporan, sehingga memperpanjang polemik yang sebelumnya bersifat personal dan bisnis.
Perkembangan ini menandai bahwa perseteruan tidak lagi sekadar adu argumen di ruang digital, tetapi telah menjadi perkara yang akan diuji secara hukum.
Publik Menunggu Kepastian
Maraknya perdebatan di media sosial membuat masyarakat kesulitan memilah informasi, mengingat banyaknya klaim yang saling bertolak belakang.
Sejumlah pihak menilai penyelesaian melalui jalur hukum menjadi penting untuk memberikan kejelasan serta menghindari spekulasi yang berlarut-larut.
Hingga kini, polemik antara Utomo dan Suwarti masih terus berlangsung, sementara publik menunggu kepastian hukum atas persoalan yang menjadi inti konflik tersebut.
Penulis: Mury
