Usai Didemo Soal Kunker Miliaran, DPRD Blora Tetap Jalankan Perjalanan Dinas

BLORA, Jursidnusantara.com – Empat hari pasca aksi unjuk rasa belasan warga Blora yang memprotes kunjungan kerja (kunker) luar kota DPRD Blora karena dinilai menghabiskan anggaran miliaran rupiah, aktivitas perjalanan dinas para wakil rakyat tersebut tetap berjalan sesuai jadwal.

Pantauan di Gedung DPRD Blora pada Senin pagi (27/4/2026) tampak lengang. Area parkir terlihat sepi dan tidak tampak aktivitas para anggota dewan di kantor.

Sejumlah warga yang datang untuk keperluan tertentu disebut hanya dapat bertemu dengan staf maupun tenaga ahli anggota DPRD.

“Tadi ke Komisi A, wakil rakyat tidak ada, hanya bertemu staf atau tenaga ahli,” ujar seorang warga yang ditemui di area kantin Gedung DPRD Blora.

Sementara itu, salah satu peserta aksi demonstrasi, Seno Margo Utomo, menyayangkan sikap DPRD yang tetap melaksanakan kunjungan kerja meski sebelumnya telah mendapat protes dari masyarakat.

“Dewan tetap ngeyel melakukan kunker meski habis didemo,” ujarnya.

Seno yang juga menjabat Komisaris BUMD Blora Patra Energi mengaku geram dengan sikap para wakil rakyat tersebut. Ia bahkan menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan serta mempertimbangkan langkah hukum.

“Semua komisi dan semua fraksi sebenarnya sudah saya ingatkan untuk libur dulu, tapi tetap tidak mau,” ungkapnya.

Berdasarkan jadwal resmi DPRD Blora, diketahui seluruh komisi DPRD melaksanakan kunjungan kerja luar kota pada 26 hingga 29 April 2026.

Dalam jadwal tersebut tercantum sejumlah daerah tujuan kunker, di antaranya Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga luar Pulau Jawa.

Aksi protes warga sebelumnya muncul karena kegiatan kunjungan kerja DPRD dinilai menyedot anggaran besar di tengah berbagai persoalan masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan perhatian.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pimpinan DPRD Blora terkait kritik dan protes masyarakat mengenai pelaksanaan kunjungan kerja tersebut.

Jursidnusantara.com tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak DPRD Blora guna menjaga keberimbangan informasi.

(Pujiono)

error: Content is protected !!