PATI – jursidnusantara.com Ketua Umum (Ketum) Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta, SH., menyampaikan apresiasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat di Kabupaten Pati pada Senin (19/1/2026).
Langkah tersebut mencerminkan komitmen politik Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberantasan korupsi.
“OTT yang dilakukan KPK akhir-akhir ini menunjukkan adanya komitmen politik dari Presiden Prabowo Subianto. Ini patut diapresiasi,” ujar Riyanta, pada Selasa, 20 Januari 2026.
Lebih lanjut Riyanta menambahkan, bahwa praktik dugaan suap dalam pengisian jabatan perangkat desa di Pati bukanlah fenomena baru.
Praktik tersebut telah berlangsung sejak lama, bahkan sejak era reformasi, dan berlangsung secara terstruktur dan masif.
“Ini bukan kejadian yang tiba-tiba. Polanya sudah lama, dimulai dari regulasi hingga aktivitas tidak resmi untuk menampung uang dari calon perangkat desa,” imbuhnya
Bahkan, menurut nominal ratusan juta rupiah untuk masuk perangkat desa merupakan hal yang selama ini dianggap wajar (lumrah) di Kabupaten Pati.
“Kalau masuk perangkat desa hanya bayar Rp. 500 juta, itu sudah dianggap biasa. Kalau pernyataan saya ini tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkannya secara moral,” jelasnya.
Ia menilai OTT KPK yang menjerat pejabat daerah merupakan konsekuensi wajar dari praktik yang telah mengakar tersebut. Ia juga menekankan praktik serupa telah ada sebelum kepemimpinan Bupati saat ini.
Atas peristiwa ini, Riyanta mendorong pemerintah pusat dan DPR RI untuk membenahi sistem pengisian perangkat desa agar tidak membuka celah manipulasi.
“Kami mengusulkan tahapan seleksi seperti wawancara, penilaian administrasi, dan rekam jejak pengabdian diperketat. Pasalnya menurutnya mudah untuk dimanipulasi atau direkayasa.
Tak hanya itu, Riyanta juga mengkritik keterlibatan oknum perguruan tinggi (PT) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) Pati dalam proses seleksi perangkat desa.
Dirinya meminta agar dunia akademik menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik yang mencederai keadilan.
“Perguruan tinggi jangan sampai hanya dijadikan alat legitimasi. Kalau ada oknum yang tidak beres, itu merugikan negara,” tegasnya.
Riyanta juga mendukung langkah pembersihan aparat penegak hukum (APH) secara menyeluruh, tidak hanya pada aparatur sipil negara. Ia berharap KPK, Polri, dan Kejaksaan menjadi institusi yang kuat dan benar-benar bersih dalam mengawal negara.
Menariknya dalam peristiwa ini, ia mengungkap warga Pati yang menggelar syukuran atas penangkapan sejumlah pejabat. Riyanta menilai hal itu sebagai ekspresi yang sah dalam iklim demokrasi.
“Bersyukur itu ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Dalam demokrasi, perbedaan sikap itu wajar,” ujarnya.
Riyanta juga menjelaskan, bahwa dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi tidak boleh dibatasi oleh afiliasi politik. Meski beda partai, mendukung langkah Presiden dalam membersihkan negara itu tidak salah.
Diberitakan sebelumnya KPK menggelar OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pejabat yang kena OTT KPK di Pati adalah Bupati Pati Sudewo. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangkap di Pati adalah saudara SDW (Sudewo),” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, pada Senin, 19 Januari 2026.
Pihaknya belum menguraikan perkara apa yang membuat Sudewo terjaring OTT. Dia juga belum menjelaskan siapa saja yang diamankan bersama Sudewo.
Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujarnya.
Budi juga menjelaskan, KPK dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kasus ini menjadi perhatian publik dan menambah daftar kepala daerah yang terseret operasi senyap lembaga antirasuah.
(Elm@n)
