Pansus III DPRD Kudus Tekankan Raperda Perlindungan Anak di Dunia Siber Harus Didukung Fasilitas Memadai

Oplus_131072

KUDUS – jursidnusantara.com Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kudus terus melakukan pendalaman materi dan sinkronisasi kebijakan guna mempertajam subtansi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait perlindungan anak. Rabu, 21 Oktober 2026.

Dimana perlindungan anak di Kabupaten Kudus perlu diperkuat, mulai dari penyediaan fasilitas publik, pengawasan ruang digital, hingga mekanisme penanganan kasus kekerasan dan perundungan.

Anggota Pansus III DPRD Kudus, H. Rochim Sutopo, S.T., M.T., mengatakan, bahwa kebijakan perlindungan anak harus didukung infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Penyediaan taman, ruang publik, serta pengaturan penggunaan gawai dinilai penting untuk menunjang tumbuh kembang anak.

Menurutnya, pemerintah daerah (Pemda) perlu memperhatikan dampak penggunaan teknologi terhadap perilaku anak, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga.

“Penanganan pelanggaran yang dilakukan anak tetap mempertimbangkan masa depan mereka. Sanksi harus tegas, tetapi tidak boleh menghilangkan hak anak untuk belajar dan berkembang,” katanya.

Read  HP Meledak saat di Charge, sebuah rumah Terbakar.

Pihaknya berharap dapat merumuskan aturan yang tidak berhenti pada ketentuan tertulis, tetapi juga dapat diterapkan di lapangan. Penyediaan fasilitas publik, keamanan ruang digital, koordinasi penanganan kasus, dan edukasi di sekolah menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan untuk memperkuat perlindungan anak di Kudus.

“Kami berharap Ranperda ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi landasan dalam mewujudkan Kabupaten Kudus ramah dan layak bagi tumbuh kembang anak,” ujar Rochim.

Rochim juga menegaskan, bahwa Ranperda Kabupaten Perlindungan Anak di Dunia Siber harus dapat di Implementasikan secara nyata dan menjadi tangung jawab seluruh perangkat daerah.

“Perlindungan anak bukan hanya tugas Dinas PPA, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, kelurga, sekolah dan masyarakat. Kami ingin memastikan Ranperda yang disusun benar-benar mampu menjawab persoalan anak di daerah,” tegasnya.

Read  Jeng Asih Targetkan Mendulang Suara Hingga 70 % di Kecamatan Gembong

Sementara itu, Kuasa Hukum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kabupaten Kudus, Hidayatullah, menyoroti persoalan koordinasi antarlembaga ketika menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Ia menilai aturan perlu memuat pembagian tugas yang jelas, termasuk prosedur yang harus dilakukan petugas ketika menerima laporan.

”Perda jangan hanya mengatur aspek material. Mekanisme koordinasi dan pembagian tugas gugus tugas ketika terjadi kasus di lapangan juga harus diatur secara jelas,” ujarnya.

Hidayatullah juga mendorong penyusunan standar operasional prosedur (SOP) agar penanganan kasus tidak berjalan sendiri-sendiri.

Menurutnya, Kota Kudus membutuhkan fasilitas rumah aman atau shelter bagi anak korban kekerasan, disertai kejelasan lembaga koordinator dan penguatan program Desa Ramah Anak serta Sekolah Ramah Anak.

Kementerian Agama Kudus, Bambang Widjanarko, mengingatkan, perlindungan anak harus mencakup aktivitas di dunia siber. Media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berpotensi menjadi tempat terjadinya perundungan dan diskriminasi.

Read  Ribuan Warga Desa Jepang Kudus Lakukan Kirab Banyu Salamun, Dipercaya Simbol Perlindungan Warga

”Dunia siber jangan sampai diabaikan. Anak-anak sekarang sudah akrab dengan handphone dan media sosial. Karena itu, ruang siber perlu menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan anak,” pesan Bambang Widjanarko.

Bambang meminta agar kebijakan perlindungan anak mengedepankan prinsip inklusivitas dan tidak diskriminatif. Madrasah, Pondok Pesantren (Ponpes) serta berbagai lembaga pendidikan perlu dilibatkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh anak.

Melalui pertemuan ini, Pansus III DPRD Kudus berharap Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten atas Perlindungan Anak di Dunia Siber dapat disusun lebih komprehensif, adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional serta mampu menjawab berbagai persoalan perlindungan anak yang berkembang ditengah masyarakat.

Dengan demikian, Kabupaten Kudus diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

(El-M@n)

error: Content is protected !!