PATI, Jursidnusantara.com – Audiensi Komisi A DPRD Kabupaten Pati terkait aduan warga Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam sengketa tanah dan keberadaan punden berlangsung panas. Ketegangan sempat terjadi ketika pendamping hukum Kepala Desa Kutoharjo, Hartono, berdiri dengan emosi dan menghampiri pihak lawan dalam forum audiensi, Kamis (22/10/2026).
Situasi tersebut mewarnai jalannya audiensi yang digelar untuk membahas persoalan lahan di Dukuh Karangdowo, Desa Kutoharjo. Meski sempat diwarnai ketegangan, pertemuan akhirnya terlaksana dengan penyampaian keterangan dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati Narso, menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan adanya penyalahgunaan wewenang berdasarkan pembahasan dalam audiensi tersebut.
“Alhamdulillah, audiensi sudah terlaksana. Kesimpulan akhirnya, kami tidak menemukan penyalahgunaan wewenang,” ujar Narso seusai pertemuan.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang dibahas adalah tidak ditandatanganinya permohonan pengukuran ulang tanah oleh kepala desa. Menurutnya, terdapat sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait persoalan tersebut.
“Kalau mau dilanjutkan ke jalur hukum, monggo,” katanya, sembari menyebut bahwa persoalan tersebut telah memasuki proses hukum.
Persoalan yang diadukan warga bukan perkara baru. Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut sengketa tanah di Dukuh Karangdowo melibatkan warga bernama Sarwi dengan Pemerintah Desa Kutoharjo.
Dalam pemberitaan sebelumnya, lahan seluas sekitar 900 meter persegi tersebut diklaim Sarwi sebagai miliknya. Sementara itu, pemerintah desa menyebut lahan tersebut berstatus Government Ground (GG).
Perselisihan juga berkaitan dengan keberadaan bangunan punden di lokasi tersebut. Pada September lalu, Sarwi diberitakan membongkar sebagian bangunan punden dan mengganti pagar di depan rumahnya.
Sarwi menyatakan bahwa lahan tersebut telah dipersoalkan sejak lama. Di sisi lain, Kepala Desa Kutoharjo, Hartono, dalam pemberitaan sebelumnya meminta agar pembongkaran dihentikan sampai persoalan tanah diselesaikan. Hartono juga menyatakan pihaknya ingin menyelesaikan masalah melalui jalur yang baik.
Perselisihan mengenai status lahan itu kemudian terus bergulir hingga menjadi bahan aduan dalam audiensi di DPRD Pati.
Kesimpulan Komisi A DPRD Pati yang menyatakan tidak menemukan penyalahgunaan wewenang merupakan hasil pembahasan dalam forum audiensi. Kesimpulan tersebut tidak serta-merta menjadi putusan mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan.
Dengan adanya proses hukum yang disebut masih berjalan, kepastian mengenai status lahan, dasar klaim kepemilikan, serta persoalan keberadaan punden perlu merujuk pada dokumen pertanahan dan putusan atau proses hukum yang relevan.












