KUDUS – jursidnusantara.com Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kudus, Hartopo-Mawahib gencar silaturrahim dan mensosialisasikan visi-misinya ke berbagai elemen, salah satunya adalah 7 forum komunikasi madrasah swasta hingga forum komunikasi Wiyata Bakti yang ada di Kudus.
Gelaran silaturrahim dan sosialisasi progam Hartopo-Mawahib untuk “Kudus Maju Berkah” tersebut bertempat di Aula Kampus B Poltekun Kudus pada Jum’at, 6 September 2024.
Dalam acara tersebut Hartopo kembali menegaskan untuk melanjutkan program Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) atau sekarang disebut Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) di wilayah Kabupaten Kudus dengan nominal Rp 1 juta perbulan.
Program tersebut, diketahui merupakan salah satu visi misi pasangan Tamzil-Hartopo saat terpilih menjadi Bupati-Wakil Bupati Kudus periode 2018-2023 yang lalu.
Besaran tunjangan itu pun sempat berkurang saat Kabupaten Kudus dihantam pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak anggaran direfokuskan untuk penangan pandemi.
Untuk itu, terbukanya peluang Hartopo kembali menjadi Bupati Kudus, akan dimanfaatkannya untuk melanjutkan program tersebut. Nominalnya pun tidak berubah dari awal diprogramkan, yaitu Rp 1 juta perbulan.
Hal tersebut diperjelas Hartopo di depan ratusan para Kyai dan ustadz-Ustadzah dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) KH. Rumadi, Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (Badko LPQ) KH. Muh Nichan, Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) KH. Mujib, Forum Komunikasi Pensiun Pegawai Universitas Pendidikan (FKPP) Ustadz Saifun Najib, Forum Komunikasi Wiyata Bakti (FKWB) Susanto, Forum Peduli Pendidikan Madrasah Swasta (FPPMS) H. Misbachuddin dan tamu undangan yang lainnya.
Hartopo menegaskan siap melanjutkan visi-misi yang dibawanya bersama mantan Bupati Kudus, Tamzil, sebelumnya.
“Semua (visi misi) kita lanjutkan, mari kita lihat sumber APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita dan peruntukannya,” terangnya.
Pihaknya pun akan segera mendata siapa saja guru swasta hingga tenaga pendidik yang berhak mendapatkan TKGS, selama dirinya terpilih menjadi Bupati Kudus 5 tahun kedepan.
“Insyaallah, nanti akan kita inventarisasi semua,” pungkasnya.
Sementara itu, Mawahib menegaskan, siap melanjutkan program TKGS atau HKGS. Kami mendapat amanah dari banyak kyai di Kudus untuk mendampingi Hartopo, Mawahib siap menyelesaikan tugas-tugas Hartopo yang belum selesai saat menjadi Bupati Kudus periode pertama.
Pihaknya melanjutkan, program TKGS yang diusung pasangan dengan tagline “Kudus Maju Berkah” ini berbeda dengan pasangan sebelah atau calon Bupati-Wakil Bupati Kudus Samani-Bellinda.
“Kami melanjutkan (program TKGS) karena kami (periode pertama Hartopo) yang meletakkan dasar itu,” ujarnya.
Mawahib juga menegaskan, bahwa nominal untuk TKGS akan dianggarkan sebesar Rp 1 juta perbulan bagi penerima.
Dirinya kembali menegaskan, program TKGS merupakan visi misi yang pernah diusung Hartopo dalam Pilkada Kudus sebelumnya. Bila pasangan lain ini mencontoh program tersebut, Mawahib mempersilakan.
“Sebab program ini adalah program yang baik utuk masyarakat Kudus,” tegasnya.
Selain fokus pada kesejahteraan guru, pasangan Hartopo-Mawahib juga memaparkan rencana pembangunan Rumah Sakit Tipe C di wilayah Colo, Dawe. Kami juga berkomitmen untuk merealisasikan pembangunan Rumah Sakit Tipe C di Colo dalam waktu dekat.
“Progam pembangunan rumah sakit adalah salah satu upaya kami dalam meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dengan progam ini, diperluasnya fasilitas rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan medis yang canggih, dan tenaga medis yang kompeten,” terangnya.
Disamping itu juga kami pasangan Hartopo-Mawahib juga berkomitmen untuk merealisasikan dana berdaya bagi RT/RW sebesar Rp. 16 juta pertahun, juga Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Untuk jumlah nominal THR akan kita sesuaikan dengan APBD yang tersedia,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa, pasangan Hartopo-Mawahib di dukung oleh Partai Politik (Parpol) yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Non Parlemen yang terdiri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Buruh.
(Elm@n)
