Oleh: Sukis Jiwantomo, S.H., M.H.
Praktisi/Akademisi Hukum
JURSIDNUSANTARA.COM – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 10 November 2026 yang menegaskan akan tetap berjuang atau fight melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya kembali membuka perdebatan hukum di ruang publik.
Keinginan untuk menjelaskan riwayat pendidikan kepada masyarakat tentu merupakan hak setiap warga negara. Terlebih bagi seorang pejabat publik yang memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika perdebatan tersebut telah memasuki ranah peradilan dan menyangkut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Dalam negara hukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Hak untuk mencari keadilan harus berjalan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Kehendak politik maupun pernyataan di ruang publik tidak dapat menggantikan mekanisme hukum yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
Ketika Jalur Hukum Menghadapi Batas
Dalam perspektif hukum acara peradilan administrasi, wacana untuk kembali memperjuangkan perkara melalui PTUN perlu diuji berdasarkan kedudukan hukum para pihak dan ketentuan mengenai upaya hukum.
Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN memberikan ruang bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk masuk dalam perkara sebagai pihak intervensi.
Sementara itu, ketentuan mengenai peninjauan kembali harus dilihat berdasarkan kedudukan para pihak dalam perkara serta persyaratan yang diatur undang-undang.
Persoalan ini menjadi penting karena tidak setiap orang yang berkepentingan terhadap suatu objek sengketa secara otomatis memiliki kapasitas untuk mengajukan upaya hukum.
Di sisi lain, pembatasan pengajuan PK bagi badan atau pejabat tata usaha negara juga menjadi bagian dari perdebatan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024.
Artinya, perjuangan hukum tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan untuk membuktikan sesuatu. Harus ada dasar kewenangan, kedudukan hukum, dan prosedur yang sah.
Putusan Pengadilan Bukan Sekadar Formalitas
Salah satu prinsip mendasar dalam negara hukum adalah penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Putusan pengadilan tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas yang dapat diabaikan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan pihak tertentu.
Dalam perkara administrasi pemerintahan, konsekuensi putusan PTUN dapat menyangkut kewajiban pejabat pemerintahan untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang dinyatakan batal atau tidak sah.
Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 97 dan Pasal 116 UU PTUN serta ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Karena itu, ketika suatu keputusan administrasi telah dinyatakan batal melalui putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan harus menjadi perhatian utama.
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggara negara dalam menjaga kepastian hukum.
Persoalan Dokumen Pendidikan dan Legitimasi Jabatan
Perdebatan mengenai dokumen penyetaraan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Apabila dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari persyaratan administratif pencalonan dibatalkan melalui putusan pengadilan, tentu muncul pertanyaan mengenai konsekuensi hukumnya.
Namun, perlu dipahami bahwa pembatalan suatu dokumen administrasi tidak serta-merta dapat disamakan dengan pembatalan hasil pemilu atau pemberhentian pejabat yang telah dilantik.
Masing-masing memiliki mekanisme, kewenangan, dan dasar hukum tersendiri.
Di sinilah diperlukan kehati-hatian dalam membangun argumentasi konstitusional agar persoalan hukum tidak berkembang menjadi kesimpulan politik yang melampaui ketentuan perundang-undangan.
DPR, MK, dan Mekanisme Konstitusional
UUD 1945 telah mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.
Proses tersebut tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik ataupun perdebatan di ruang politik.
Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari proses di DPR, pemeriksaan oleh Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan MPR sesuai ketentuan yang berlaku.
Pasal 7A UUD 1945 juga menyebutkan alasan pemberhentian apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Dengan demikian, persoalan dokumen pendidikan dapat menjadi bahan diskursus ketatanegaraan, tetapi penerapan konsekuensi terhadap jabatan tetap harus melalui pembuktian dan mekanisme konstitusional.
Kenegarawanan Diuji oleh Kepatuhan terhadap Hukum
Persoalan ini pada akhirnya bukan semata-mata tentang siapa yang benar atau siapa yang salah dalam perdebatan mengenai riwayat pendidikan.
Lebih jauh, persoalan ini menyangkut bagaimana seorang pejabat negara menempatkan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara.
Klarifikasi kepada masyarakat tetap diperlukan. Transparansi juga merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pejabat publik.
Namun, apabila suatu perkara telah diputus melalui proses peradilan, setiap langkah berikutnya harus tetap menghormati batas-batas hukum acara dan kewenangan lembaga peradilan.
Negara hukum tidak boleh dibangun berdasarkan kehendak orang yang sedang berkuasa. Sebaliknya, kekuasaanlah yang harus tunduk pada hukum.
Pada titik inilah kenegarawanan diuji. Bukan dari seberapa keras seseorang menyatakan akan terus berjuang, melainkan dari kesediaannya menghormati aturan, menerima proses hukum, dan menempatkan kepentingan konstitusi di atas kepentingan pribadi maupun politik.
Sebab, dalam negara hukum, perjuangan mencari keadilan harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kepastian hukum.












