Oleh: Mury, 28 Oktober 2026
Pati, jursidnusantara.com Kemajuan teknologi digital seharusnya membawa kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menghadirkan ancaman baru di ruang publik. Di Kabupaten Pati, keberadaan kabel optik jaringan internet dan WiFi yang semrawut perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, di beberapa titik, kabel terlihat menjuntai hingga setinggi leher orang dewasa.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan pemandangan yang kurang sedap. Kabel yang menjuntai pada ketinggian rendah berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Dalam situasi tertentu, kabel dapat mengenai tubuh pengendara apabila tidak terlihat atau terlambat dihindari.
Persoalan tidak berhenti pada kabel. Di sejumlah titik, tiang-tiang penyangga jaringan juga terlihat berdiri berjubel. Jumlahnya terus bertambah seiring pemasangan jaringan baru, sementara penataan dan pengendalian infrastruktur yang sudah ada perlu mendapat perhatian lebih serius.
Pemandangan tiang yang berdekatan, kabel bertumpuk, dan jaringan yang menjuntai menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah pemasangan infrastruktur telekomunikasi di Pati telah berjalan dengan perencanaan yang terintegrasi?
Internet memang menjadi kebutuhan masyarakat modern. Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, hingga komunikasi sehari-hari semakin bergantung pada konektivitas digital. Namun, kebutuhan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keselamatan, ketertiban, dan hak masyarakat atas ruang yang digunakan bersama.
Tiang Bertambah, Pengawasan Jangan Tertinggal
Bertambahnya tiang jaringan di tepi jalan menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih kuat antarpemilik jaringan. Tanpa penataan terpadu, setiap operator berpotensi memasang tiang dan kabel sesuai kebutuhan masing-masing, sehingga ruang publik semakin dipenuhi infrastruktur yang tidak selalu tertata.
Dampaknya bukan hanya mengganggu estetika kota, melainkan juga berpotensi menyulitkan pemeliharaan jaringan, mengganggu akses di sekitar jalan, dan menambah risiko ketika kabel kendur atau terlepas.
Lebih jauh, persoalan yang patut mendapat perhatian adalah adanya keluhan pemilik tanah terkait pemasangan tiang yang diduga dilakukan tanpa izin. Jika benar terjadi, hal tersebut bukan sekadar persoalan kerapian jaringan, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hak atas tanah dan kepatuhan terhadap prosedur pemasangan.
Pemasangan tiang di atas tanah milik warga tidak semestinya dilakukan dengan mengabaikan persetujuan pemilik maupun ketentuan yang berlaku. Penyedia jaringan harus dapat menjelaskan dasar penggunaan lahan, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme penyelesaian apabila timbul keberatan.
Jangan sampai masyarakat baru mengetahui tanahnya digunakan setelah tiang berdiri. Praktik semacam itu, apabila terbukti, dapat memicu konflik dan merusak kepercayaan warga terhadap penyedia layanan maupun pengelolaan infrastruktur.
Karena itu, pemerintah daerah dan instansi berwenang perlu memeriksa legalitas pemasangan, status penggunaan lahan, serta kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan teknis. Setiap keluhan masyarakat harus ditindaklanjuti secara transparan.
Grouping atau Kabel Tanam Harus Dipertimbangkan
Penataan kabel optik tidak harus menunggu seluruh jaringan dipindahkan ke bawah tanah. Langkah awal dapat dilakukan melalui pengelompokan kabel atau grouping, penggunaan jalur bersama, serta penertiban kabel yang tidak lagi berfungsi.
Dengan sistem tersebut, kabel dari berbagai penyedia layanan dapat ditata lebih teratur, sementara kebutuhan pemasangan tiang baru bisa dievaluasi berdasarkan kondisi lapangan dan kapasitas infrastruktur yang tersedia.
Untuk jangka panjang, pemerintah perlu mempertimbangkan sistem kabel bawah tanah atau ducting, khususnya di pusat kota, kawasan perdagangan, dan ruas jalan yang menjadi prioritas penataan.
Memang, kabel tanam membutuhkan anggaran, perencanaan teknis, serta koordinasi dengan pengelola drainase dan jaringan utilitas lainnya. Namun, pendekatan terpadu dapat mencegah pemasangan tiang secara berulang dan mengurangi kesemrawutan kabel di atas jalan.
Pemerintah Kabupaten Pati juga perlu melakukan inventarisasi jumlah tiang, pemilik jaringan, lokasi pemasangan, serta status izin penggunaan lahan. Data tersebut penting agar pengawasan tidak berhenti pada teguran sesaat, tetapi menjadi dasar kebijakan penataan yang berkelanjutan.
Jangan Menunggu Korban dan Konflik
Persoalan kabel menjuntai setinggi leher orang dewasa harus menjadi peringatan serius. Keselamatan pengguna jalan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan memperluas jaringan internet.
Begitu pula hak pemilik tanah tidak boleh diabaikan demi percepatan pembangunan infrastruktur. Konektivitas digital harus berjalan seiring dengan kepastian hukum, keselamatan, dan penghormatan terhadap masyarakat.
Pati membutuhkan jaringan internet yang memadai, tetapi juga membutuhkan tata kelola infrastruktur yang tertib. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan pemasangan dilakukan secara terkoordinasi, operator bertanggung jawab atas jaringan masing-masing, dan masyarakat memiliki saluran pengaduan yang efektif.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari luasnya jangkauan internet, tetapi juga dari cara pembangunan itu dilaksanakan.
Jangan sampai kabel yang seharusnya menghubungkan masyarakat dengan dunia digital justru membahayakan pengguna jalan, merusak wajah kota, dan memicu konflik dengan pemilik tanah.
Keselamatan harus diutamakan, hak warga wajib dihormati, dan penataan infrastruktur tidak boleh berhenti pada wacana.












