KUDUS – jursidnusantara.com Wakil ketua komisi B DPRD Kudus Fraksi Partai Gerindra Eni Kusrini, SH., melaksanakan kegiatan reses yang ketiga sebagai upaya menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil II) Kecamatan Kaliwungu dan Gebog.
Gelaran tersebut berlangsung di rumah pemenangan Eni Kusrini Desa Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Minggu sore, 18 Oktober 2026.
Tampak hadir Ketua DPC Partai Gerindra Kudus Sulistyo Utomo, Ketua Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) Kuswanto, Hj. Sri Hartini., ST., DPRD Provinsi Jateng beserta rombongan, Pengurus Ranting, Kecamatan, relawan dan tim sukses Eni Kusrini, serta sejumlah tamu undangan.

Eni Kusrini, SH., mengatakan, bahwa kegiatan reses ini merupakan reses yang ketiga atau terakhir di tahun 2026. Reses ini menjadi momen penting bagi anggota dewan untuk turun langsung dan mendengar aspirasi masyarakat tanpa perantara. Dimana reses merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan bagi setiap anggota legislatif.
“Bahwa kegiatan reses ini merupakan forum anggota DPRD Kudus dengan masyarakat sebagai wahana untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan (Konstiuen). Namun tahun ini ada perbedaan dari tahun sebelumnya. Karena DPRD Kudus tahun ini tidak punya anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir),” katanya.
Perlu diketahui bahwa, pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kudus yang saat ini dihapus dan disesuaikan dengan Visi-Misi Bupati Kudus. Kritikan tersebut pernah disampaikan di rapat paripurna DPRD Kudus pada bulan November 2025 lalu.
“Pokir selama ini, menjadi salah jalur penyerapan aspirasi masyarakat sekarang dihapus. Walaupun pokir dihapus, pemerintah daerah (Pemda) harus tetap menjamin bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui dewan tidak terhambat,” ujar Eni.

Eni juga menjelaskan, bahwa dirinya berkomitmen untuk selalu hadir langsung guna untuk membantu masyarakat, terutama dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi, karena hal tersebut sesuai dengan komisi B yang dibidanginya.
“Sesuai dengan Tupoksi kami di Komisi B yakni bidang perekonomian dan keuangan, termasuk pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, dan koperasi,” jelasnya.
Disamping itu juga menyangkut persoalan ekonomi, hingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat. Seluruh masukan tersebut dicatat dan akan dibahas di internal Fraksi Gerindra untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Dalam forum ini kami lebih banyak mendengar aspirasi warga yang disampaikan. Pada hari ini kami mengundang 150 Pengurus Ranting, Kecamatan, relawan, timses dan tokoh masyarakat dari Dapil II Kecamatan Kaliwungu-Gebog,” tutup Eni Kusrini.
Sementara itu, ketua DPC Gerindra Kudus Suliatyo Utomo menjelaskan, reses merupakan kegiatan yang diatur Undang-undang sebagai kewajiban anggota dewan untuk mendengar aspirasi masyarakat.
Reses tahun ini beda dengan tahun sebelumnya. Dahulu waktu saya menjadi dewan tahun 2019-2024 bisa gagah dan berani menjamin usulan dari masyarkat 99 persen dapat terealisasi. Namun saat ini gak ada jaminan karena dewan sekarang hanya bisa mengusulkan dan mengawal usulan tersebut,” jelasnya.
Kami berharap kepada para Pimpinan Ranting, Kecamatan, partai Gerindra, serta para relawan dan simpatisan untuk selalu mensukseskan apa yang telah menjadi progam pemerintah.
“Walaupun saat ini ada yang menyatakan sebagai oposisi untuk penyeimbang pemerintah monggo silahkan.! Namun perlu dipahami bahwa apa yang dilaksanakan pemerintah saat ini semua itu untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sulis.

Menanggapi hal tersebut DPRD Jateng Hj. Sri Hartini menjelaskan, untuk DPRD Kudus yang saat ini belum bisa mengajukan hak Pokirnya tidak perlu khawatir, nanti akan kami upayakan lewat anggaran APBD Jawa Tengah, jika masih belum cukup akan kami upayakan anggaran dari DPR RI, karena pusat anggaranya itu banyak sekali.
“Apa yang menjadi usulan dari konstituen di Kudus akan kami perjuangan dan kami upayakan untuk dapat terealisasi lewat anggaran Pokir DPRD Provinsi Jawa Tengah dan jika perlu anggaran dari DPR RI. Itulah manfaatnya jika kita punya perwakilan di daerah hingga pusat,” jelas Sri Hartini.
Menurutnya sebagai kader partai Gerindra akan selalu mengawal apa yang menjadi progam dari Presiden Prabowo Subianto.
“Ketua Umum Gerindra saat ini menjadi Presiden RI, jadi apa yang menjadi progam pemerintah, akan selalu kita ikuti dan patuhi. Sepeti halnya progam prioritas pemerintah MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan sekolah rakyat (SR), serta progam pemerintah yang lainnya,” ujarnya.
Kami berharap reses ini dapat semakin memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sehingga pembangunan infrastuktur dan peningkatan ekonomi rakyat di Kudus dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Reses ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, yang pada akhirnya usulan dapat sesuai kebutuhan dan peruntukannya,” tutup Sri Hartini.
Kami berharap reses ini dapat semakin memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan warga, sehingga pembangunan di Kudus dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
(Elm@n)













