PATI – jursidnusantara.com DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah menyepakati rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2027. Dokumen tersebut akan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah, dengan fokus pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. (17/03)
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menegaskan bahwa sejumlah sektor strategis harus menjadi prioritas, terutama penanganan infrastruktur di wilayah rawan banjir. Ia menyoroti kondisi jalan di beberapa daerah yang kerap rusak akibat genangan air saat musim hujan.
Menurutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) perlu memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan jalan dengan konstruksi betonisasi, khususnya di titik-titik yang menjadi langganan banjir.
“Bencana banjir dan kerusakan jalan harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Betonisasi menjadi solusi agar jalan lebih kuat dan tahan terhadap genangan air,” ujarnya.
Joni menyebut beberapa kecamatan seperti Sukolilo, Kayen, dan Gabus hampir setiap tahun terdampak banjir saat curah hujan tinggi. Kondisi ini tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur pengendalian banjir harus dipercepat, terutama di wilayah seperti Kayen dan sekitarnya yang rutin terdampak,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan RKPD tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan saja. Pemerintah daerah harus memastikan adanya dukungan anggaran yang memadai agar program-program prioritas dapat direalisasikan secara optimal.
Menurut Joni, tanpa alokasi anggaran yang cukup, berbagai rencana pembangunan berpotensi tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, sinergi antara DPRD dan Pemkab Pati sangat diperlukan agar pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah rawan banjir, dapat terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
