KUDUS – jursidnusantara.com Ada pasar di Kabupaten Kudus yang namanya mirip ibu Kota Negara Jepang namanya pasar ‘Tokiyo’. Dimana pasar Tokiyo merupakan satu-satunya pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Jepang Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.
Apa yang dilakukan dan ditempuh oleh Pemdes Jepang perlu mendapat apresiasi. Pemdes Jepang melakukan terobosan dengan mendirikan pasar desa. Pasar desa tersebut dilabeli “Tokiyo” yang mampu memberi warna sendiri serta mudah diingat oleh masyarakat.
Selain pengelolaan dilakukan secara mandiri, juga ada pendapatan yang masuk baik dari retribusi maupun sewa kios dan los dari para pedagang.
Kepala Desa (Kades) Jepang H. Indarto mengatakan, asal muasal pasar ini ketika pada tahun 2004 silam terdapat 146 PKL yang berjualan disepanjang pertigaan jalan utama itu. Lalu oleh pemdes ketika itu, PKL tersebut direlokasi ditempat yang sekarang menjadi pasar desa. Lambat laun berkembang semakin ramai para pedagang yang berjualan.
Pada tahun 2020 lalu saya menghadap ke pak Bupati dan ketua DPRD Kudus dan menyampaikan gagasan untuk membentuk pasar desa yang murni dibangun dan dikelola serta ada pemasukan ke kas desa.
“Alhamdulillah kami mendapat dukungan dari Bupati dan ketua DPRD Kudus saat itu,” ujar Indarto, Rabu pagi, 25 Juni 2025.
Pada tahun 2020 kata Indarto, pihaknya mendapat bantuan keuangan selama dua tahun berturut-turut dengan nilai Rp. 2 miliar. Dengan bantuan senilai itu ditambah dengan pendapatan asli desa, ADD dan pendapatan lain maka mulai dilakukan pembangunan pasar desa itu pada tahun 2021.
Sejak dibangun hingga sekarang ini, pasar desa “Tokiyo” sudah menelan biaya Rp. 3,7 miliar. Untuk pendapatan desa, dia targetkan Rp. 600 juta per tahun.
Lebih lanjut Indarto menambahkan, bahwa Pasar desa “Tokiyo” ini memiliki luas sekitar 6000 meter persegi dengan jumlah kios sebanyak 41 buah dan lainya adalah los. Pasar Tokiyo diresmikan pada tahun 2024 oleh Pemdes Jepang.
“Pasar desa Tokiyo terletak di Jl. Budi Utomo No.27, Jepang, Kec. Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dengan jumlah Kios 41 buah dan jumlah pedagang sekitar 325 pedagang yang menempati los,” imbuhnya.
Perlu diketahui, bahwa Pemdes Jepang pada tahun 2023 lalu, dipilih sebagai salah satu desa rintisan antikorupsi dan menerima bantuan keuangan. Hal ini sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penguatan program desa anti Korupsi.
Kami dari Pemdes Jepang terus memperkuat komitmen sebagai desa antikorupsi. Meski tidak menyabet juara dalam program Desa Antikorupsi 2023 tingkat Provinsi Jawa Tengah. Namun pemerintah desa menegaskan, semangat dan langkah pemberantasan korupsi tingkat akar rumput akan terus berjalan.
Ia juga menjelaskan, program ini tidak semata soal penghargaan. Akan tetapi, lebih kepada pembangunan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Indarto menjelaskan akan pentingnya keberlanjutan program Desa Anti Korupsi yang menjadi kunci. Dengan memenuhi indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan, pihaknya berharap Desa Jepang bisa terus menjadi percontohan bagi desa-desa lain.
”Program ini tetap kami lanjutkan. Kami fokus pada konsistensi dan integritas, bukan sekadar perlombaan,” jelasnya
Ke depan, program Desa Antikorupsi akan diperluas ke wilayah lain. Desa Jepang sendiri berharap tetap dilibatkan dalam kegiatan pembinaan dan sosialisasi lanjutan agar nilai-nilai integritas semakin membudaya di masyarakat.
(Elm@n)
