KUDUS – jursidnusantara.com Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris menerima aspirasi dari para sopir truk yang menolak aturan Over Dimension dan Over Load (ODOL). Aspirasi tersebut siap diteruskan pada pemerintah pusat.
”Terima kasih, nanti silakan dari sopir menyurati kami, mengenai isi dari tuntutannya. Kami akan meneruskan tuntutan itu ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Sam’ani juga menjelaskan, bahwa dirinya juga akan berkomunikasi dan konsultasi mengenai persoalan ini, sehingga nantinya bisa melakukan tindakan terkait keputusan akhirnya.
Harapannya semua aspirasi itu bisa terakomodasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian.
Lebih lanjut Samani menambahkan, bahwa ia akan memberikan BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan pada para sopir. Tujuannya, agar para sopir memiliki jaminan kesehatan dan kesejahteraan yang layak.
”Bentuk perhatian kami memberikan BPJS kepada para sopir karena mereka layak diberi jaminan kesehatan dan keluarganya juga nyaman, anaknya bisa ditanggung hingga selesai kuliah,” imbuhnya.
Dalam diskusi itu, salah seorang sopir mengeluhkan mengenai denda KIR, padahal baru sehari kadaluwarsa. Sementara saat itu, para sopir tidak bisa melakukan uji KIR secara langsung karena masih di luar kota.
Menanggapi perihal uji KIR yang dikeluhkan oleh para sopir. Ia akan berkoordinasi dan segera mengadakan pertemuan mengenai uji KIR ini dengan jajaran pimpinan lainnya yang berwenang.
”Nanti kita bahas lagi dengan forkopimda, uji KIR ini yang sesuai regulasi seperti apa. Mengenai ini sebelumnya sudah disepakati tapi karena ini ada persoalan krusial maka kami akan bahas lagi,” terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton yang turut hadir dalam acara itu berharap ada hasil yang terbaik atas persoalan ini. Pihaknya hanya bisa menjadi perantara dari sopir dengan pemerintah pusat.
”Semoga hasil kebijakan yang terbaik. Nanti aspirasi ini kami sampaikan ke pusat karena memang ini kebijakan dari pusat,” harapnya.
(Elm@n)
