Komisi D DPRD Pati Sidak Sekolah Rakyat Tlogowungu, Evaluasi Pengawasan dan Pendampingan Siswa

PATI, JursidNusantara.com – Komisi D DPRD Kabupaten Pati melakukan inspeksi ke Sekolah Rakyat Terpadu 1 Tlogowungu, Rabu (21/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pendidikan dan pengasuhan siswa, sekaligus menindaklanjuti persoalan dugaan kekerasan antarsiswa yang sebelumnya menjadi perhatian masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi D ingin memastikan sistem pengawasan, pola pendampingan, serta perlindungan terhadap siswa berjalan dengan baik. Rombongan juga meminta penjelasan mengenai langkah tindak lanjut terhadap anak yang menjadi korban maupun anak-anak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan kunjungan itu merupakan bagian dari tindak lanjut hasil audiensi sebelumnya dan arahan Ketua DPRD Kabupaten Pati.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang perlu diperiksa secara langsung, mulai dari kondisi sekolah, jumlah siswa, tenaga pendidik, tenaga pendamping, hingga mekanisme penerimaan anak dari keluarga kurang mampu.

“Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi sekolah ini, program yang dijalankan, jumlah siswanya, serta bagaimana sistem pengasuhan dan pendampingannya. Kami juga ingin mengetahui mekanisme apabila ada anak dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Teguh menegaskan, perhatian Komisi D tidak hanya berkaitan dengan proses belajar-mengajar, tetapi juga menyangkut kehidupan siswa selama berada di lingkungan sekolah dan asrama.

Ia meminta penjelasan mengenai sistem pengawasan, termasuk bagaimana aktivitas anak-anak dipantau, bagaimana pembagian tugas tenaga pendamping, serta apakah jumlah personel yang tersedia sudah memadai.

“Kami ingin melihat langsung lokasi kejadian yang sebelumnya menjadi perhatian. Kami juga perlu mengetahui bagaimana sistem pengawasan selama ini, mengapa kejadian tersebut bisa terjadi, dan apa yang perlu dibenahi agar peristiwa serupa tidak terulang,” tegasnya.

Komisi D Dorong Pendampingan Korban dan Anak yang Terlibat

Selain evaluasi pengawasan, Komisi D menyoroti keberlanjutan pendidikan anak yang menjadi korban. Teguh menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Pati dan mendapat arahan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial P3AKB.

Koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan korban tetap memperoleh hak pendidikan dan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya.

Di sisi lain, anak-anak lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut juga harus mendapatkan perhatian dan pembinaan yang tepat.

Read  Viral Siswa SMPN 8 Pati Diminta Pindah, Komisi D Langsung Sidak

“Perhatian kita tidak hanya kepada korban. Anak-anak lain yang terlibat, termasuk 14 anak yang menjadi bagian dari persoalan ini, juga perlu mendapatkan pendampingan. Kita harus melihat kebutuhan masing-masing anak dan memastikan penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Menurut Teguh, penanganan persoalan yang melibatkan anak harus mengutamakan perlindungan, pemulihan, keberlanjutan pendidikan, dan pembentukan karakter.

Komisi D, lanjutnya, akan meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan maupun rencana tindak lanjut ke depan.

Hasil kunjungan dan penjelasan dari organisasi perangkat daerah tersebut akan menjadi bahan pembahasan internal Komisi D untuk menyusun rekomendasi yang diperlukan.

Sekolah Rakyat Dinilai Memiliki Tanggung Jawab Pengasuhan Besar

Dalam kesempatan yang sama, Teguh menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan Sekolah Rakyat yang memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Namun, ia mengingatkan bahwa pengelolaan sekolah berasrama memiliki tanggung jawab lebih besar dibandingkan sekolah reguler karena pengasuhan berlangsung sepanjang hari.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar-mengajar. Anak-anak juga mendapatkan pengasuhan dan pendampingan sejak bangun tidur sampai kembali beristirahat. Karena itu, tanggung jawab pengelolanya sangat besar,” ungkapnya.

Ia menilai perlu ada sistem pendampingan yang terukur, termasuk pembagian tanggung jawab wali asuh dan wali asrama, agar kebutuhan anak-anak dapat terpantau dengan baik.

Komisi D juga ingin melihat secara langsung fasilitas tempat tidur, ruang makan, konsumsi, kebersihan lingkungan, serta pola kegiatan siswa di luar jam pembelajaran.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup dilakukan melalui forum pertemuan, tetapi harus dilanjutkan dengan pengamatan lapangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekolah.

Anggota Komisi D lainnya juga menekankan pentingnya memastikan bahwa fasilitas dan dukungan anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak yang menjadi sasaran program.

Ia mengingatkan bahwa pengelola Sekolah Rakyat memiliki tanggung jawab besar karena tidak hanya menangani kegiatan akademik, tetapi juga kebutuhan sehari-hari, kedisiplinan, kebersihan, dan pembentukan karakter siswa.

Karena itu, kecukupan tenaga pendamping serta kejelasan pembagian tugas menjadi hal penting yang perlu dievaluasi.

Kepala Sekolah Paparkan Kondisi dan Perkembangan Siswa

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terpadu 1 Tlogowungu, Wulan Fitriyani, menjelaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana sekolah didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pengelolaan sekolah berada di bawah Kementerian Sosial.

Read  Gelar Perpisahan 276 Siswa SMP 1 Kaliwungu TA 2025/2026, Ini Pesan Kepsek dan Disdikpora

Dalam pelaksanaannya, sekolah juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pati melalui sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.

Wulan menyampaikan, jumlah siswa secara keseluruhan sekitar 320 anak yang terdiri atas jenjang SD, SMP, dan SMA. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, jumlah tersebut meliputi 46 siswa SD, 91 siswa SMA, dan sekitar 180-an siswa SMP. Rincian angka tersebut masih perlu disesuaikan dengan data administrasi sekolah.

Terkait penerimaan siswa, ia menjelaskan bahwa penjangkauan dilakukan melalui pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di bawah koordinasi Dinas Sosial. Anak-anak yang memenuhi ketentuan program dan mendapatkan persetujuan orang tua kemudian memperoleh kesempatan belajar di Sekolah Rakyat.

Menurut Wulan, proses pendidikan di sekolah tersebut tidak hanya menekankan pembelajaran di kelas, tetapi juga membangun kemandirian, kedisiplinan, kebiasaan beribadah, dan tanggung jawab.

Kegiatan siswa dimulai sejak dini hari dengan persiapan diri, kebersihan, apel pagi, dan ibadah. Kegiatan belajar-mengajar dimulai pukul 07.00 WIB, dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran sesuai jenjang pendidikan.

Setelah kegiatan sekolah, siswa mengikuti ibadah berjamaah, makan bersama, kegiatan mengaji, serta pembiasaan hidup mandiri seperti mencuci pakaian, merapikan kamar, dan menjaga kebersihan lingkungan asrama.

Pada malam hari, siswa mengikuti kegiatan keagamaan dan refleksi sebelum beristirahat.

Wulan mengakui bahwa proses adaptasi anak-anak terhadap kehidupan asrama membutuhkan waktu. Pada awal tinggal di asrama, sebagian siswa mengalami kerinduan terhadap keluarga dan masih membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan rutinitas.

Namun, berdasarkan pengamatan pihak sekolah, perkembangan mulai terlihat setelah beberapa bulan pendampingan. Anak-anak semakin terbiasa mengikuti kegiatan harian dan menjalankan rutinitas dengan lebih mandiri.

Perkuat Kemampuan Dasar dan Pembentukan Karakter

Wulan juga menjelaskan bahwa sekolah memberikan perhatian terhadap kemampuan dasar siswa, terutama membaca, menulis, dan berhitung.

Berdasarkan pemetaan internal guru, masih terdapat sejumlah siswa yang membutuhkan pendampingan intensif dalam kemampuan tersebut. Sekolah kemudian melakukan pembelajaran tambahan dan menerapkan tutor sebaya, yakni siswa yang telah memahami materi membantu teman-temannya yang masih mengalami kesulitan.

Read  Read Aloud Kudus Gelar MBG Belajar Jadi Lebih Seru dan Menyenangkan Bagi Anak

Ia menyebutkan bahwa evaluasi internal sekolah menunjukkan perkembangan kemampuan membaca dan menulis pada siswa kelas VIII. Kemajuan juga terlihat dalam kegiatan mengaji dan pembiasaan ibadah.

“Orientasi kami tidak semata-mata mengejar prestasi akademik. Kami juga menekankan adab, karakter, kedisiplinan, dan pembiasaan perilaku baik. Kami ingin anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab,” jelas Wulan.

Ia menegaskan, setiap perkembangan anak merupakan bagian penting dari proses pendidikan, terutama bagi siswa yang membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Evaluasi Pengawasan dan Penambahan Tenaga Pendamping

Terkait persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, Wulan menyampaikan bahwa pihak sekolah telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pendampingan siswa.

Evaluasi dilakukan bersama guru, wali asuh, dan wali asrama untuk memperkuat koordinasi serta memastikan anak-anak mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan masing-masing.

Ia juga menyampaikan bahwa tenaga PPPK yang ditugaskan mendukung kegiatan sekolah mulai berdatangan secara bertahap sejak awal Oktober. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, tenaga yang ditunggu telah hadir pada hari kunjungan tersebut.

Pihak sekolah berharap penambahan tenaga dapat membantu mengoptimalkan pendampingan dan pengawasan siswa.

“Kami memahami bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan anak-anak harus menjadi prioritas. Karena itu, evaluasi ini menjadi bahan bagi kami untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan koordinasi antarpersonel, dan memperbaiki pola pendampingan di lingkungan sekolah maupun asrama,” kata Wulan.

Kunjungan Komisi D DPRD Kabupaten Pati tersebut diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama antara pihak sekolah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial P3AKB, dan instansi terkait.

Komisi D menyatakan akan menindaklanjuti hasil kunjungan melalui pembahasan internal dan koordinasi lintas instansi. Fokusnya adalah memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi, memperkuat sistem perlindungan siswa, serta mendorong pembenahan pengawasan dan pengasuhan agar kejadian serupa tidak terulang.

Dengan demikian, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjamin lingkungan belajar dan pengasuhan yang aman, layak, serta mendukung perkembangan mereka secara menyeluruh.

error: Content is protected !!