Komisi C Pertanyakan Material dan Perencanaan Trotoar Jalan Panglima Sudirman 

PATI jursidnusantara.com  – Pembangunan trotoar di Jalan Panglima Sudirman, Kabupaten Pati, kembali mendapat sorotan. Komisi C DPRD Kabupaten Pati mempertanyakan kualitas hasil pekerjaan, penggunaan material hingga perencanaan proyek yang dinilai perlu dibuka secara transparan. (06/10)

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Dr. H. Joni Kurnianto, S.T., M.MT., mengatakan pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait hasil pembangunan trotoar tersebut.

Menurut Joni, kondisi trotoar yang baru dibangun justru dinilai tidak lebih baik dibandingkan trotoar sebelumnya.

“Kalau melihat ini, lebih parah daripada bangunan yang lama. Yang lama pakai keramik, ini pakai paving,” ujar Joni.

Ia mengungkapkan, keluhan masyarakat disampaikan langsung kepada anggota Komisi C melalui pesan WhatsApp. Warga mempertanyakan hasil pekerjaan yang dianggap belum memberikan perubahan positif terhadap kawasan Jalan Panglima Sudirman.

“Banyak WA masuk ke kita. Masyarakat bilang, Pak, itu bangun trotoar kok tidak bagus, bukannya tambah bagus malah tambah jelek. Artinya pandangan teman-teman di Komisi C ternyata sama,” katanya.

Read  Komisi D DPRD Pati Sentil Dinas Kesehatan Imbas Tingginya Kasus Campak

Selain kualitas pekerjaan, Komisi C juga mempertanyakan perencanaan awal proyek, termasuk spesifikasi material yang digunakan.

Joni menilai DPRD perlu mengetahui gambar atau desain awal proyek sehingga dapat membandingkan antara perencanaan dengan pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan.

“Makanya kalau kita tahu perencanaan awal PU, kita bisa menegur. Untuk yang kuning ini kan terlihat bekas, seperti didaur ulang. Makanya kita ingin tahu set plan-nya seperti apa, rancangan awalnya bagaimana, pakai paving atau keramik,” jelasnya.

Komisi C juga menyoroti material lama yang disebut berkaitan dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Joni meminta kejelasan apakah pekerjaan tersebut memang masuk dalam perencanaan proyek.

Untuk mendapatkan penjelasan, Komisi C DPRD Pati berencana memanggil pengawas proyek dari pemerintah pusat. Pertemuan tersebut akan membahas teknis pembangunan sekaligus progres pekerjaan.

“Kita panggil pengawasnya yang dari pusat. Kita ingin ketemu, bagaimana pekerjaannya, mau seperti apa. Pekerjaan sudah berapa persen juga kita tidak tahu karena tidak dilibatkan,” ungkap Joni.

Read  DPRD Pati Ingatkan Disdikbud Jangan Asal Terapkan Aturan Baru Masa Jabatan Kepsek

Joni menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, proyek pembangunan trotoar tersebut memiliki nilai anggaran sekitar Rp14 miliar dan bersumber dari pemerintah pusat.

Ia juga menyayangkan apabila trotoar lama yang menurutnya masih lebih baik dibongkar, tetapi hasil pembangunan penggantinya justru dinilai kurang baik.

“Kalau ini disebut Malioboronya Pati, ini tidak pantas. Aku isin, Mas,” tegasnya.

Joni mengingatkan kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian serius. Terlebih, proyek masih memiliki masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai.

“Jangan sampai setelah musim hujan hancur karena memasangnya tidak rata, nanti malah gronjal-gronjal,” katanya.

DPUTR Pati Tegaskan Tidak Terlibat

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati, Widyotomo Kusdiyanto, menegaskan bahwa pembangunan trotoar tersebut bukan proyek yang direncanakan maupun diawasi oleh DPU Kabupaten Pati.

“PU saat ini tidak terlibat dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan dari Kementerian PU melalui Balai Prasarana Wilayah Semarang,” jelas Widyo.

Read  Kirab Budaya Dalam Rangka Sedekah Bumi Jati Wetan, Wujud Syukur dan Kearifan Budaya Lokal

Menurutnya, proses perencanaan maupun pengawasan sepenuhnya berada di bawah Balai Prasarana Wilayah Semarang.

“Jadi dari DPU tidak terlibat dalam perencanaan maupun pengawasannya. Semua diserahkan ke Balai Prasarana Wilayah di Semarang,” ujarnya.

Meski demikian, DPUTR Pati tetap menerima berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan. Persoalan tersebut kemudian dikomunikasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari balai terkait.

“Memang ada beberapa permasalahan kita tampung, kita komunikasikan dengan PPK yang dari balai. PPK menyampaikan ke kontraktor, setelah itu baru dibenahi,” kata Widyo.

Terkait adanya temuan penggunaan material lama, Widyo mengaku belum mengetahui secara pasti apakah material tersebut tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

“Saya kurang tahu apakah itu masuk di dalam RAB atau tidak. Mungkin temuan di lapangan ini akan kita sampaikan ke PPK yang membidangi,” pungkasnya.

error: Content is protected !!